RENY MARSANGGUL TOBING : Komitmen Membangun Pondasi Ekonomi Keluarga.

Jakarta- Reny Marsanggul Tobing Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadialan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berkomitmen membangun pondasi ekonomi keluarga. Untuk itu dalam pesta demokrasi tahun ini, ia menghimbau masyarakat menjaga pelaksanaan pesta demokrasi agar berlangsung dengan jujur, adil dan damai. Perempuan berdarah Batak dengan latar belakang enterpreneur bertekad untuk memperjuangkan dan berupaya mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang pro gender di Jakarta.
Hal itu disampaikan Reny Marsanggul Tobing ketika bertatap muka dengan masyarakat RW 01 Kayu Manis, Jakarta Timur (27/1/2019).

Pemilu dan isu-isu perempuan menjadi seksi dan menarik bagi para Caleg Perempuan.
Wakil Ketua PKPI Jakarta Timur yang maju dari daerah pemilihan DKI Jakarta 4 (Cakung, Matraman, Pulogadung) ini bertekad mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif. Untuk mewujudkan visinya, pemberdayaan ekonomi kreatif menjadi program andalan perempuan yang selalu tampil energik.


“Tujuan dari program kerja yang dipaparkan selama bersosialisasi adalah untuk memperkuat pondasi ekonomi keluarga”, tegas Reny.
“Setelah nyemplung sebagai caleg, banyak yang saya hadapi. Terutama soal kemungkinan politik kotor yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Kita sudah masuk, harus menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan proses demokrasi yang jujur. Ada banyak yang bisa diperjuangkan, misalnya guru swasta, pendidikan, dan pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan keluarga,” ungkap Reny.

Masyarakat sering ditanya, seberapa tingkat kompetensi caleg perempuan? Bermutu atau tidak? “Padahal kalau kita lihat di sini, semuanya memiliki kompetensi. Selain berkompeten, juga punya nyali. Kapasitas kita, mesti kita tunjukkan,” tutur Reny.
Ia memberi optimisme bahwa perempuan bisa menghadirkan politik yang lebih sejuk, bersih, tidak main uang, dan memberi harapan tidak korupsi.
Caleg nomor urut 3 dari PKPI ini mengajak para caleg perempuan agar bersatu, apapun partainya kita bersatu, dalam kebijakan-kebijakan pubik yang pro-gender. Pemilu ini, kata dia, adalah momentum pendidikan pemilih yang cerdas.

“Saya misalnya hanya punya tim yang dapat melatih ibu-ibu untuk berkreatif membuat souvenir, hijab, handicaraf, berlatih memasak sehingga mereka bisa mandiri dan dapat menopang ekonomi keluarga,” papar Reny.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kibar Indonesia Frans Watu berpendapat, syarat 30 % Caleg Perempuan yang diwajibkan dalam pesta demokrasi kali ini sangat bagus, aturan afirmasi kuota perempuan masih dipahami bersifat administratif-prosedural sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu. Belum dipahami sebagai bagian tanggung jawab dalam memperbaiki kualitas representasi politik yang berkesetaraan dan berkeadilan.
Frans menegaskan, perempuan masuk partai politik idealnya bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai konsekuensi hak politik warga negara untuk mengekspresikan kepentingan secara formal dalam wadah partai politik.
Mengapa keterwakilan perempuan di legislatif penting? Masih banyak masalah perempuan dan anak yang perlu diperjuangkan di level kebijakan publik. “Perempuan adalah subjek pembangunan. Sehingga sangat penting untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan,” tutur Frans yang juga fungsionaris LSM LIRA. (fw)