Pemerintah Segera Data Tanah dan Tambak-Tambak Ikan Yang Berpotensi Merusak Mangrov di Pesisir Pantai Malaka

Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka dalam waktu dekat melakukan pendataan terkait status kepemilikan tanah masyarakat baik tanah pribadi, tanah ulayat yang menyebar di Kabupaten Malaka. Tanah-tanah itu bila sudah terdata baik akan dilihat lagi pembayaran pajaknya supaya bagi yang belum bayar pajak supaya segera dilakukan pembayaran. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pengecekan pembukaan tambak ikan yang selama ini dilakukan masyarakat apakah berpotensi merusak hutan mangrov atau tidak, apakah ada ijin dari kehutananan saat membuka tambak ikan atau tidak dan apakah ada Amdal atau tidak. Penegasan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran di Rujab Bupati Malaka di Haitimuk, Minggu (24/2-2019)

Bupati Malaka menjelaskan pendataan dan penataan tanah itu penting mengingat Kabupaten Malaka kedepannya akan didatangi para investor sehingga tanah-tanah harus didata dan ditata agar jelas status kepemilikannya.

” Kita akan cek juga tanah ulayat dan akan panggil mereka yang memiliki tanah ulayat itu selanjutnya perlu dilakukan pengukuran dan dilakukan pengecekan apakah selama ini juga membayar pajak”.

” Sesuai ketentuan, Pasang tertinggi dari pantai 150 -200 meter ke darat itu sesuai aturan milik pemerintah. Setelah itu baru kita lihat tanah yang lainnya apakah itu milik masyarakat atau milik adat/tanah ulayat”.

“Kita juga akan melihat isu pengrusakan hutan mangrove karena yang di kerjakan investor harus ada izin dari pemerintah setelah ada rekomendasi tehnis dari instansi pemerintah terkait. Sedangkan yg dikerjakan oleh orang perorang ini yang harus dicek dengan baik karena tanpa izin dari instansi pemerintah”

” Pemerintah juga akan melakukan pengecekan tambak-tambak ikan yang selama ini dikerjakan apakah selama ini merusak hutan mangrov atau tidak, apakan ada ijin dari kehutanan atau tidak, apakah ada Amdal atau tidak.
Semuanya akan ditertibkan untuk menjawab kegusaran masyarakat terkait pengrusakan hutan mangrov di Malaka” (boni)