Pemerintah Pusat Jangan Setengah Hati Urus KTP-e – Jangan Adu Pejabat di Daerah Dengan Rakyat

Malaka – Pemerintah Pusat jangan setengah hati mengurus KTP-e. Untuk melancarkan pengadaan sarana cetak supaya tidak terpusat dan harus dikembalikan ke daerah guna melancarkan semua urusan. Kalau kondisinya masih seperti sekarang maka rakyat tetap susah dan impian untuk mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat hanya sebatas harapan dan angan-angan.
Pempus jangan adu para pejabat di daerah dengan rakyatnya  soal KTP-e.

Tokoh masyarakat Kabupaten Malaka, Pius Klau Muti mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun- Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Jumat (17/5-2019)

Dikatakannya, salah satu faktor yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan berupa KTP-e karena kebijakan pengadaan kebutuhan cetak masih terpusat di Jakarta dan belum sepenuhnya didelegasikan ke daerah.

“Sebelumnya saya dengar untuk urusan tinta, alat dan blanko KTP-e masih diadakan terpusat sehingga sangat mengganggu di daerah”

“Kita minta supaya kebijakan seperti ini harus dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat di daerah”

“Saya sering lihat masyarakat sering gontok-gontokan dengan petugas di dispenduk gara-gara tidak bisa melayani mereka hanya dengan alasan tinta habis atau blanko habis ”

“Saya baca di berita hari ini bahwa Dispenduk Malaka minta blanko KTP -e di Kementrian sebanyak 15 ribu keping tetapi pusat hanya bisa melayani 1000 keping padahal blanko itu sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Malaka”

“Ini artinya ada hal yang kurang beres yang harus diluruskan. Pempus harusnya mendelegasikan pengadaan blanko KTP-e kepada daerah untuk melakukan pengadaan sesuai kebutuhan daerah”

“Kebijakannya, silahkan pempus tentukan rekanan atau perusahaan mana saja yang direkomendasikan sesuai kualifikasi pusat dan daerah tinggal pengadaan sesuai kebutuhannya”.

” Kalau kondisinya masih tetap seperti ini maka persoalan KTP-e tetap menjadi momok dan polemik di daerah”

“Para pejabat di daerah dianggap tidak mampu padahal kebijakan pusat yang memberlakukan pengadaan sarana terpusat sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan KTP-e di daerah”

” Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten perbatasan di Indonesia sehingga diharapan semua warga yang bermukim di perbatasan bisa memiliki dokumen kependudukan dengan KTP nasional RI”

“Kita tetap minta atensi Jakarta untuk memperhatikan dokumen kependudukan bagi warga perbatasan sehingga memiliki identitas yang sah supaya tidak dikatakan warga negara ilegal karena tidak memiliki identitas diri” (boni)