Resensi Buku – Judul Buku : Reformasi Kebijakan Publik (oleh : Meri Kurnia- Mahasiswa Univ Islam Malang)

Malang –

Penulis buku : Hayat, Muhammad Nuh, Abdul Fatah Fanani, Apri
Kuntraningsih, Abdul Hamid, Yenik Pujo Wati, Indriyanti Jainuri, M Fatah Masrun, Muhammad Dasril, Rifka S Akibur, Siti Hajar, Roma Tressa, Yunus, Mahatir Muhammad Iqbal
Penyunting buku : Hayat
Penerbit : PRENADAMEDIA GROUP
Cetakan : ke-1, September 2018
Ketebalan buku : xiv,344 Halaman
Ukuran buku : 13.5 x 20.5 cm
ISBN : 978.602.422.455.4


Pengaruh Reformasi Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia.

Reformasi memang tidak bisa lepas dari kata perubahan, tentunya dalam sebuah pemerintahan mengalami yang namanya reformasi yang mendasar untuk menjadi yang lebih baik. Dalam perubahan ini tentunya akan berdampak pada sistem tatanan pemerintah yang akan membawa perubahan pada kepentingan umum, masyarakat dan negara. Namun dalam melakukan perubahan ini tentunya memerlukan jangka waktu yang panjang dan ruang lingkup yang luas agar berjalan dengan apa yang ditetapkan dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Artinya tidaklah mudah dalam melakukan perubahan dalam sebuah negara.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam reformasi kebijakan yang nantinya dapat diharapkan bisa merubah sebuah tatanan pemerintah yang dianggap berjalan tidak sesuai dengan visi misi dari sebuah negara.

Buku Reformasi Kebijakan Publik yang ditulis oleh Hayat ini diperuntukkan semua kalangan terutama mahasiswa sebagai referensi untuk memahami tentang reformasi yang ada dalam kebijakan publik dalam sudut pandang berbeda dan dalam perspektif makro dan mikro. Yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan yang besar pada tatanan negara.

Mengenal tentang profil sang penulis yaitu Hayat, S.A.P.,M.Si, lahir di Kabupaten Sampang pada tanggal 15 Agustus 1982. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Universitas Islam Malang Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara tahun 2007 dan S2 diselesaikan pada tahun 2012 di Universitas Merdeka Malang pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik dengan Konsentrasi Kebijakan Publik. Saat ini beliau sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, beliau juga sedang melanjutkan program studi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Peminatan Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang, selain itu beliau juga banyak menghasilkan karya buku mandiri.

Selama ini citra kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah masih buruk. Karena masyarakat menganggap pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik masih dibawah kekuasaan dan hanya mementingkan antar golongan saja, sehingga masyarakat merasa adanya ketidakadilan terhadap suatu kebijakan publik yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara tetapi ini malah sebaliknya. Oleh karena itu kebijakan publik perlu adanya sebuah gerakan reformasi kebijakan publik yang bertujuan untuk membenahi tatanan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan publik yang sesuai dengan visi misi dan cita-cita bersama.

Reformasi kebijakan publik perlu dilakukan oleh pemerintah karena rakyat merasa pemerintah salah dalam membuat sebuah kebijakan yang itu dapat berimbas langsung kepada masyarakatnya.
Banyak kasus dinegara kita yang dapat dijadikan contoh perlu adanya sebuah reformasi kebijakan dalam pelaksanaannya. Salah satunya yakni pada kasus otonomi kepentingan elite. Pada kasus ini inti dari permasalahannya adalah dua petinggi pemerintah dalam pelaksanaan pemekaran suatu pembentukan otonomi daerah yang pemekaran daerah hanya pada elite daerah sedangkan para elitepemerintah pusat terkesan steril.

Pada dasarnya proyek pemekaran suatu daerah bukan merupakan hal yang tidak wajar atau hal yang besar namun ini terkesan dilebih-lebihkan karena secara kebetulan berkonsiderasi dengan transisi demokrasi yang sedang terjadi. Dalam kasus ini tidak terjadi penolakan baik dari para elit daerah, partai politik maupun birokrat daerah karena mereka mengambil keuntungan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal yaitu dalam hal politik mengambil keuntungan dari terbentuknya daerah baru sehingga otomatis menjadi daerah otonom sehingga para elite menjadikan peluang untuk mendapatkan posisi jabatan.

Dalam hal ekonomi dalam bembentukan daerah tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan semua itu didapatkan dari dekonsentrasi, sehingga pemekaran ini tentunya sangat menggiurkan baik dari sisi politik maupu ekonomi.
Pada kasus diatas perlu adanya reformasi kebijakan publik karena tidak sesuai dengan tujuan awal dari pemerintahan daerah tersebut. Pemerintah daerah hanya mementingkan golongan tertentu yang berimbas pada ketidak seimbangan dalam pemekaran daerah. Yang menyebabkan adanya citra buruk terhadap pemerintah pusat padahal pemerintah pusat tidak terlibat didalamnya sehingga yang mendapat keuntungan hanya dari elit daerah saja.

Pada kasus pemekaran daerah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan: pertama otonomi dan pemekaran itu terdorong oleh adanya insentif dari pemerintah pusat, baik secara politik dan ekonomi. Artinya secara politik suatu pemekaran otomatis menghasilkan daerah baru. Sehingga perlu adanya pemilihan kepala daerah baru, hal tersebut yang menjadikan para elite lokal(daerah) berlomba-lomba dalam menduduki sebuah posisi dan jabatan. Kedua, pemekaran ini dilihat dari segi ekonomi, pemekaran membutuhkan biaya yang besar, sehingga pemekaran ini sangat menggiurkan jika dilihat dari segi ekonomi dan politik.

Pemerintah bisa saja berpeluang besar dalam melakukan korupsi masal untuk menjadikan pemekaran sebagai alasan utama dalam praktik tersebut. Ketiga, para anggota DPR dan anggota pemerintah pusat sangat kooperatif dalam gerakan pemekaran ini. Karena dengan adanya suatu pemekaran daerah para pejabat elite berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan politik dan para DPR juga berlomba-lomba menduduki sebuah fraksi DPR.
Maka dari itu penulis buku Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro yang ditulis oleh Hayat, dkk. Menuangkan segala ide serta gagasannya yang dapat dipelajari untuk memperdalam ilmu administrasi negara dalam melakukan reformasi kebijakan publik disertai dengan contoh kasus yang bertujuan untuk mempermudah para pembacanya dalam memahami bagaimana langkah yang tepat dalam melaksanakan reformasi kebijakan publik. ( MERI KURNIA –
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG)