Muhamad Jumadi,ST,MM : Kedepan Kota Tegal Mampu Mewujudkan Clean Government.

Tegal – Untuk mewujudkan good governance dan clean government Pemerintah Kota Tegal pada kamis (30/1/2020) menghadiri rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang digelar di ruang rapat Wakil Walikota Tegal ini dihadiri Pengendali Teknis Bidang APD Mustakim, beserta jajarannya, Rakor kali ini dipimpin Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi,ST,MM.

Rapat Koordinasi kali ini mengambil tema, Upaya Peningkatan Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (PSIP) di Kota Tegal. Tujuan dari rakor ini agar dapat membangun komitmen bersama diantara seluruh stack holder Kota Tegal baik ditingkat pimpinan hingga jajaran penyelenggara pemerintahan di bawah. Dengan demikian diharapkan Kota Tegal mampu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government).

Clean Government pada dasarnya menunjukkan pada penyelenggara pemerintahan yang mendapatkan amanat dan tanggung jawab bersama elemen terkait untuk merumuskan kebijakan dan melakukan tindakan atau cara untuk mengarahkan, mengendalikan dan menyelesaikan masalah masyarakat dalam suatu tata pemerintahan.

Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi,ST,MM pada kesempatan itu mengutarakan bahwa, untuk mencapai tujuan tersebut penguatan di sisi Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus lebih ditekankan.

Dalam paparannya MJ menegaskan bahwa tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah yang sangat penting adalah fungsi preventif, yaitu mencegah agar para pengelola keuangan negara/daerah atau para pejabat pemerintahan tidak melakukan penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, melalui pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

MJ berharap kedepan Kota Tegal mampu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government). Dalam rapat koordinasi kali ini tampak Wakil Walikota Tegal MJ hadir menggunakan busana adat Tegal, suatu apresiasi bagi kearifan lokal dengan melestarikan budaya setempat.

Sementara itu Pengendali Teknis Bidang APD Mustakim, memaparkan hasil pengawasan keuangan dan pembangunan akan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya.

Lanjut Mustakim, hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. (fw)