Senator DPD RI Asal NTT Terus Perjuangkan Dana Khusus Keadilan Sosial Bagi Masyarakat NTT Sebesar Rp 10 Trilyun di Pempus

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Asyera Respati A. Wundalero mengatakan pihaknya terus memperjuangkan Dana Khusus Keadilan Sosial Bagi Masyarakat NTT Sebesar Rp 10 Trilyun dari Pememerintah Pusat.

Perjuangan itu didasarkan pada keprihatinan sebagai warga negara dalam bingkai NKRI selalu dicap stigma Provinsi NTT oleh Bapenas sebagai provinsi termiskin, tertinggal dan terbelakang urutan ketiga di Indonesia.

Untuk merubah itu kita membutuhkan dana khusus dimana dana khusus itu berlaku juga untuk daerah lain. Mengapa kita di Provinsi NTT tidak mendapatkan dana tersebut.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Asyera Respati A. Wundalero mengatakan hal itu disela kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Malaka yang digelar di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Rabu (5/8-2020).

” Kita harus membangun infrastruktur kita terutama di daerah lautan dengan pertimbangan daerah kita provinsi kepulauan yang dikelilingi luasnya lautan dan belum dioptimalkan sehingga kita membutuhkan dana khusus bagi keadilan sosial bagi rakyat NTT sebesar Rp 10 Triliun maka setiap Kabupaten /Kota di NTT bisa mendapatkan dana keadilan sosial sebesar Rp 500 Miliyard diluar dari anggaran yang sudah dikucurkan”.

“Kita akan bangun sisi infrastruktur pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada optimalisasi kelautan dan untuk membangun daerah kita supaya lebih baik seperti daerah Aceh, Papua dan DI Yogyakarta . Mengapa kita tidak bisa padahal kita juga anak bangsa sehingga hal itu harus disuarakan dan diperjuangkan agar mendapatkan perhatian pemerintah pusat”.

Sekda Malaka, Donatus Bere, SH memberikan apresiasi kepada Senator DPD -RI Asal Provinsi NTT yang berkunjung untuk menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Malaka.

” Sebagai Kabupaten baru Pemerintah Kabupaten Malaka sementara ini melakukan penataan dan melaksanakan pembangunan diberbagai sektor”

” Sebagai Kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste tentu membutuhkan banyak perhatian dan anggaran untuk melakukan penataan di daerah ini”

“Sebagai daerah perbatasan kita tetap berbenah dari waktu ke waktu agar Kabupaten Malaka bisa jadi show Window Negara Indonesia bagi negara Timor Leste dan Australia”

” Pemerintah dan rakyat Kabupaten Malaka tetap memberikan dukungan kepada Senator DPD RI asal Provinsi NTT untuk tetap memperjuangkan dana keadilan sosial bagi masyarakat NTT di Pempus melalui kewenangan yang dimiliki” (boni)