Pembangunan Kantor dan RumahJabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka Bukan Kebutuhan Mendesak –Inilah Penjelasan SBS!!!!

Pembangunan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati /Wakil Bupati Malaka bukan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan saat ini.

Uang untuk bangun Kantor dan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malaka sebaiknya dimanfaatkan untuk membangun hal-hal yang bertautan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti dibidang infrastruktur jalan dan jembatan, Pelayanan dibidang kesehatan, mengatasi bencana banjir, urus rakyat supaya tidak boleh lapar di daerah yang subur, pengadaan air bersih dan peningkatan SDM masyarakat.

Untuk Pembangunan kantor, Pemerintah akan mmprioritaskan kepada kantor-kantor yang bertautan langsung dengan urusan pelayanan Publik.

Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengatakan hal itu dihadapan enam Partai Pengusung dan Tim Kerja Paslon SBS-WT saat rapat koordinasi hari kedua yang digelar di rumah adat Laetua – Haitimuk – Malaka- Provinsi NTT, Rabu (2/9-2020) malam.

Dikatakannya, selama lima tahun terakhir Pemerintahan SBS tidak membangun kantor Bupati dan rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka karena pemerintah harus fokus memprioritaskan pada urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

” Selama lima tahun terakhir kita hanya bangun Kantor DPRD karena itu rumahnya rakyat sehingga harua menjadi skala prioritas. DPRD tidak mungkin rapat dibawah pohon sehingga kantor harus dibangun agar dewan bisa melayani rakyat dengan baik”

” Bangunan Kantor DPRD saat ini belum selesai karena Pandemi Covid 19 sehingga akan diselesaikan tahun depan”

” Dispendukcapil, Puskesmas dan rumah sakit wajib dibangun karena langsung bertautan dengan kebutuhan rakyat untuk mendapatkan pelayanan”

” Kantor Pelayanan Publik yang memang harus mendapatkan perhatian untuk dibangun seperti Bapeda, Satpol PP, Keuangan, Dinas Pendidikan dan Perijinan Terpadu serta kantor dinas teknis lain yang berhubungan langsung dengan pelayanan Publik”

” Sementara untuk Kantor Bupati dan rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati bukan kebutuhan mendesak untuk dibangun saat ini karena uangnya mau dimanfaatkan untuk urusan yang bertautan langsung dengan kebutuhan rakyat”

Dijelaskannya, selama lima tahun terakhir banyak yang kritik karena Pemerintah tidak bangun kantor.

” Itu memang kebijakan Pemerintah karena masih ada kebutuhan rakyat yang lebih penting dari urusan bangun Kantor Bupati termasuk rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka”

” Ada dua hal yang diurus Pemerintah yakni Pwrtama, mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat. Kedua, kita penuhi secara bertahap apa yang dibutuhkan rakyat supaya rakyat tahu bahwa di Malaka ada pemerintahan”

” Ketika terjadi Pandemi Covid 19 pemerintah umumkan Work From Home (kerja dari rumah) baru semua orang kaget dan rakyat baru tahu ternyata bangun kantor tidak ada gunanya karena tidak berfungsi”.

” Sekarang sudah ada wacana Work from Anywhere (kerja dari mana saja) dan SBS sudah terapkan hal itu dimana saat tanda tangan surat hanya butuh satu menit walau berada di Jakarta atau luar Malaka”

” Mentri keuangan saja sangat menyesal membangun kantor Kementrian Keuangan karena dalam masa Pandemi Covid 19 seperti sekarang tidak berfungsi sementara semua kegiatan kantor bisa dilakukan dari rumah atau dimana saja tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar”

“Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka bukan menjadi kebutuhan mendesak karena uang miliyaran rupiah bisa dihemat untuk pemenuhan kebutuhan rakyat yang lebih penting”

” Tidak elok kalau seorang Bupati/Wakil Bupati yang memimpin DOB tidur di rumah mewah lengkap.dengan fasilitas sementara rakyatnya hidup susah karena kurang mendapatkan perhatian pemimpin” (boni)