Bria Seran : Kantor Pelayanan Publik Yes – Kantor Bupati dan Rumah Jabatan No !!!  Karena Tidak Berkaitan Langsung Dengan Percepatan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran/Wendelinus Taolin  dengan tagline SBS-WT mengatakan  untuk saat ini Kabupaten Malaka belum membutuhkan kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka.

Kalau mau bangun kantor hanya difokuskan pada kantor-kantor yang bertautan dengan  pelayanan publik , sementara untuk Kantor Bupati dan Rumah Jabatan tidak wajib dibangun karena tidak berkaitan langsung dengan percepatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bakal Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran  mengatakan hal itu disela acara pertemuan dengan keluarga Besar Kecamatan Botin Leobele dan Malaka Timur di rumah adat Laetua – Haitimuk – Malaka – Provinsi NTT, Senin  (21/9-2020) malam.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Malaka dalam masa kepemimpinan periode pertama tidak membangun kantor Bupati dan rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka  karena bukan menjadi kebutuhan urgent dan tidak mendesak.

” Bupati Malaka dalam masa kepemimpinan periode pertama  tinggal di rumah orang tua di Haitimuk dan Wakil Bupati di rumah sendiri di Bakiruk”

” Saya bersama Bapak Daniel Asa Almarhum sudah berkomitmen untuk tidak tinggal di rumah jabatan/membangun rumah jabatan  karena tidak elok seorang Bupati/Wabup Kabupaten DOB tinggal di rumah mewah sementara rakyat masih susah”

” Karena itu bangunan rumah jabatan yang disiapkan untuk Bupati Malaka  digunakan Dinas Pertanian untuk layani rakyat dan rumah jabatan Wakil Bupati  digunakan BKD untuk layani masyarakat Malaka dibidang keuangan”

” Bila masih dipercaya rakyat dalam masa kepemimpinan periode kedua rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati Malaka dan Kantor Bupati belum bisa dibangun karena uangnya dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat yang lebih pentingk karena bangunan-bangunan itu tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”

” Yang kita bangun adalah kantor-kantor pelayanan Publik seperti saat ini Gedung DPRD  yang merupakan kantornya rakyat serta kantor-kantor lain yang bertautan langsung dengan pelayanan publik”

”  Untuk Kantor Bupati, Bupati bisa berkantor dimana saja  termasuk dibawah pohoh atau dimana saja bisa tanda tangan dokumen dan tetap sah”

” Di Jakarta saat ini orang justru terapkan Work From Home karena Pandemi Covid 19 dan bangun kantor kementrian yang menghabiskan dana miliyaran rupiah tidak berfungsi karena  semua ASN berkantor dari rumah”

” Sebagai DOB kita jangan bangun hal-hal lain yang kurang mendesak tetapi harus optimalkan uang yang ada untuk bangun jalan, urus kesehatan , urus pertanian supaya rakyat berkelimpahan makanan serta kebutuhan rakyat lainnya” (boni)