Warga Tepati Janji Serahkan Dokumen Pendukung, Sekaligus Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 di Bawaslu Malaka

Warga yang melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada Malaka 2020 tepati janji dan telah menyerahkan dokumen dan bukti pendukung sesuai sesuai bukti permulaan yang cukup, atas permintaan Bawaslu Malaka.

Beberapa dokumen pendukung yang diserahkan diantaranya DPT sesuai Model A3-KWK serta surat pernyataan sinkronisasi hasil sinkronisasi terkait pemilih yang ada didalam DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 yang tidak tercatat atau tidak terdata dalam data base Kependudukan Kabupaten Malaka No. DPKS 474/ 214/XII/2020.

Hal itu disampaikan Warga Malaka, Primus Seran Taek kepada wartawan usai menyampaikan dokumen pendukung di Kantor Bawaslu Malaka, Sabtu (9/1-2020).

Dikatakannya, dirinya bersama warga lainnya datang ke Kantor Bawaslu sesuai permintaan Bawaslu untuk melengkapi laporan yang sudah dibuat sebelumnya.

” Kita sudah serahkan dokumen-dokumen buktinya. Dokumen-dokumen tersebut adalah hasil dari proses Pilkada 2020 yang terekam jelas dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan NOMOR INDUK SILUMAN alias identitas yang tidak terdata dalam data base dinas Kependudukan,

” Yang jelasnya, Ada NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, (NIK) SILUMAN’ tersebut, tentunya ada juga KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yang dipergunakan/dipakai guna pencoblosan. tetapi kita maklumi karena tindakan Bawaslu terbatas untuk sampai proses pencarian / turun sampai lapangan untuk mencari KARTU TANDA PENDUDUK yang NIKnya tidak terdata dalam database, maka kita sebagai pelapor memperbaiki, Sekaligus fokus saja kepada NIK – NIK Siluman yang terdata dalam DPT tersebut,.

“Yang jelasnya bahwa NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) Siluman yang dipergunakan dalam DPT melalui proses pendataan hingga terdata dengan jelas didalam data DPT tersebut”

“ari kita melihat pada Unsur perbuatan pidana, kelalaian, hingga UU ITE, dugaan adanya transmisi data antar hubungan kerabat dekat, yang akan kita sikapi bertahap dan berkelanjutan, agar proses Pilkada / pesta demokrasinya Masyarakat tidak dicederai. Mari kita tetap menanti tindak lanjut dari Bawaslu”

Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Manek Nahak kepada wartawan membenarkan sudah menerima dokumen yang diminta dan sudah dibuatkan berita acara penerimaan dokumen.

” Untuk hari ini, Sabtu , tangal 9 Januari 2021 ini adalah tanda terima perbaikan karena kemarin sudah dilaporkan dan sesuai prosedur peraturan Bawaslu no 8/2020 bahwa apabila kita terima laporan dan kita lakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporan itu sudah memenuhi formal materil”.

“Bila dalam laporan itu masih ada kekurangan maka berdasarkan peraturan perundang undangan dikembalikan ke pelapor untuk memperbaiki dan melengkapi yang masih kurang”.

” Hari ini perbaikannya sudah dipenuhi oleh pelapor dan kita sudah periksa ternyata pelapor sudah memenuhinya selanjutnya Bawaslu mengeluarkan tanda terima”

“Selanjutnya, selama dua hari kedepan Bawaslu akan melakukan kajian lagi untuk menuju pembahasan. Kalau dalam pembahasan itu dugaannya pidana maka kita akan regis untuk melakukan bersama Gakumdu”.

“Dalam pembahasan pertama untuk tentukan apakah benar sudah memenuhi formil materil atau belum”

“Kalau sudah memenuhi maka kita akan tentukan apakah kasus ini benar-benar diduga masuk dalam pidana pemilu yakni ada pelanggaran pidana pemilu, atau ada pelanggaran kode etik oleh KPU ataukah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya”

” Karena laporan ini dugaannya pidana seperti yang dilaporkan pelapor maka dalam pembahasan kita libatkan Gakumdu yang didalamnya ada unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan”

Seperti diberitakan sebelumnya, laporan yang dilakukan warga ke Bawaslu Malaka karena adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mengganakan data pemilih yang tidak sesuai dengan data base Dispendukcapil Malaka dengan cara membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian DPT tersebut digunakan oleh KPU Kabupaten Malaka ( Terlapor) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020. ( boni)