Bei Ulu Pilih Banding – Tim Penasehat Hukum Bei Ulu  Serahkan Memori Banding di PN Atambua

Tim penasihat hukum dari terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu yaitu, Joao Meco, SH, Eduardus Nahak Bria, SH dan Primus Seran Taek, SH menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 7 Januari 2021.

Memori banding diterima Panitera Muda Pidana PN Atambua, A.P Utami, SH di Kantor PN Atambua, Rabu (13/1/2021).

Usai menyerahkan memori banding di PN Atambua, salah satu tim Penasehat Hukum, Joao Meco kepada wartawan menjelaskan   terhadap putusan aquo tersebut, tim penasihat hukum menyampaikan keberatan-keberatan antara lain, keberatan karena proses pemeriksaan perkara, terdakwa tidak diberikan kesempatan yang leluasa untuk membela diri secara berimbang dan independen atas fakta-fakta hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara.

Terhadap putusan aquo, tim penasihat hukum keberatan karena majelis hakim keliru menerapkan pasal 183 KUHAP tentang pembuktian hal mana telah diatur secara imperatif mengenai syarat-syarat hakim menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah. Majelis hakim juga keliru mempertimbangkan keterangan saksi pelapor Herman Klau Horak yang dihadapan sidang bersumpah menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa padahal fakta hukumnya saksi adalah tetangga yang rumahnya berhadapan di seberang jalan.

“Jika dilihat dari profil terdakwa, identifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Bawaslu terhadap materi laporan saksi pelapor merupakan perkara politik yang tingkat rekayasanya sempurna”

” Majelis hakim juga dinilai keliru mempertimbangkan keterangan para saksi Hendrikus Bria Seran, Maria Luruk, Venus Bere dan Petrus Nahak Manek karena keterangan saksi saksi tersebut merupakan keterangan testimonium de audito, artinya keterangan saksi yang tidak mendengar langsung, melihat langsung tetapi didengar dari orang lain”

” Dari analisi fakta, sejak awal perkara a quo telah direkayasa sedemikian rupa dengan maksud tertentu sehingga keterangan saksi justru menipu majelis hakim secara terang terangan. Hal lain yang patut dianlaisis adalah keterangan para saksi BAP di muka sidang”.

” Berdasarkan memori banding yang diajukan itu, pembanding Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu melalui tim penasihat hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding agar memberikan putusan yakni menerima permohonan banding dari pembanding Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu”

” Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 7 Januari 2021. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya”

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Gede Susila Putra, SH., M.Hum saat dikonfirmasi wartawan , Rabu (13/1/2020) mengatakan, memori banding dari terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu sudah diterima PN Atambua. Pihak PN Atambua akan menyampaikan kepada jaksa sehingga jaksa menyiapkan berkas untuk dibawa ke Pengadilan Tinggi.

Menurut Gede, karena ini perkara yang berkaitan dengan pilkada maka prosesnya harus cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penasihat Hukum, Joao Meco, SH  mengatakan terpidana Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu melalui tim penasihat hukum yakni, Eduardus Nahak Bria, S.H, Primus Seran Taek, SH dan Joao Meco mengajukan memori banding terhadap putusan nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 7 Januari 2021.

Ada enam amar putusan Pengadilan Negeri Atambua terhadap terdakwa antara lain, menyatakan terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu dengan pidana penjara selama 32 bulan atau 2,6 tahun. Menghukum terkdakwa untuk membayar denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. ( boni/Sumber : Pos Kupang)