Menakar Pemilu Terstruktur, Sistimatis dan Masif di Pilkada Malaka 2020

Redaksi

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima gugatan sengketa Pemilukada Malaka Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020, yang diajukan oleh Stefanus Bria Seran-Wandelinus Taolin (SBS-WT), pasangan calon (paslon) nomor urut 02.

Sebagaimana diketahui, hasil rekapitulasi suara pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 16 Desember 2020, menunjukkan kemenangan Simon Nahak-Kim Taolin (SN-KT), paslon nomor urut 01, yang mencapai 50.890 suara atau sebesar 50,49 persen.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor : 227/Bel.02.6/KTP/5321/KPU/Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapan hasil penghitungan suara dan penetapan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Malaka tahun 2020, yang disatu sisi juga menunjukkan ketertinggalan suara paslon nomor urut 02, dengan perolehan suara sebesar 49.906 suara atau hanya sebanyak 49,51 persen. Demikian rentang selisih perolehan suara dari kedua paslon tersebut, dapat dikatakan berada pada kisaran 0,98 (1) persen atau sebesar 984 suara.

Sayangnya, meski hasil pemilu tersebut telah diumumkan, friksi pilkada 2020 yang tengah berlangsung jauh sebelum pasangan calon bupati dan wakil bupati itu sendiri ditetapkan, masih saja berlanjut dan belum menemukan titik redamnya hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai rentetan peristiwa seperti kekerasan yang berujung terali besi, sesaat sebelum penetapan tersebut diumumkan, hingga perang tagar yang hari-hari ini masih menyesakkan jagat media sosial.

Oleh karena itu, di tengah carut-marutnya kondisi tersebut, langkah paslon 02 yang akhirnya menempuh mekanisme hukum yang telah ada, merupakan langkah bijak yang sangat patut diapresiasi. Hal ini setidaknya dapat dinilai lebih baik, ketimbang merecoki nalar masyarakat dengan cara-cara membangun narasi kontra demokrasi dan supremasi hukum, serta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

Walau demikian, garis besar gugatan yang diajukan oleh paslon SBS-WT, tentunya merupakan satu hal yang perlu untuk diperhatikan dengan saksama. Pasalnya, dengan sampel beberapa alat bukti yang sudah dibeberkan kepada publik, paslon SBS-WT melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap hasil pemilu yang telah resmi ditetapkan, dengan dalil dugaan telah terjadi kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Gugatan-gugatan kecurangan pemilu, kini sudah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Malaka selaku Badan Pengawas Pemilu. Gugatan yang telah diajukan itu memiliki peluang untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Sebab dugaan TSM tersebut, dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan valid, serta secara signifikan menunjukkan adanya pelibatan struktur dan rentang komando dari dugaan keterlibatan pihak penyelenggara.

Kecenderungan curang diduga, menggunakan sistem atau perencanaan yang matang dan sedemikan rupa, serta berdampak sporadis atau luas dibanyak tempat.

Meski demikian, kata akhir dari ujung perselisihan ini, tentu saja bergantung pada pembuktiannya di persidangan. Permasalahan ini, sudah sepatutnya dikawal bersama, dan didudukkan dalam bingkai nalar sehat yang berpihak pada demokrasi dan negara hukum. (* boni/wartawan radarmalaka.com)