OPINI REDAKSI : Uang Rakyat Rp 14,7 Miliyard Lahirkan Pemimpin Hasil Kecurangan?

Pertanyaan diatas tercuat ke permukaan saat saya membuka kembali dokumen APBD Murni Kabupaten Malaka dimana dimana dalam dokumen itu menyebutkan total anggaran untuk Perhelatan Pilkada Malaka tahun 2020 sebesar Rp 27,5 Miliyard dan KPU Malaka mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 14,7 Miliyard untuk biaya operasional KPU dalam perhelatan pilkada Malaka tahun 2020.

Hajatan demokrasi lima tahunan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Malaka 2020 tentu menjadi momentum penting bagi masyarakat di daerah ini. Pelaksanaan Pilkada Malaka tahun 2020 diwarnai praktek curang (tipu-tipu) dan rekayasa sistematik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, seketat apapun mekanisme (regulasi) yang ditetapkan, selalu saja ada pelanggaran. Buktinya, temuan ribuan NIK siluman yang tidak tercover dalam data base, ikut dilegalkan sebagai pemilih tetap yang dimobilisasi dalam pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Praktek-praktek kecurangan inilah, membuat paslon nomor 02, SBS-WT mencari keadilan melalui jalur konstitusi.

Bahwa penyelesaian sengketa Pilkada Malaka 2020 melalui jalur MK, tidak hanya terhenti pada siapa yang ingin jadi bupati dan wakil bupati. Lebih dari itu adalah bagaimana membingkai proses demokrasi di Kabupaten yang berbatasan dengan Negata RDTL ini untuk melahirkan pemimpin berkualitas dari aktualisasi proses demokrasi yang jujur, tanpa tipu-tipu.

Dugaan kecurangan melewati jalur MK menjadi pilihan paslon SBS-WT sebagai wujud dari dinamika demokrasi dan tuntutan keadilan. Bahwa siklus demokrasi yang terjadi saat ini, kedepannya perlu diatur dan diperhatikan sesuai regulasi. Artinya, dari hulu sampai hilir harus dipastikan benar-benar, bahwa semua tahapan berjalan benar, adil dan jauh dari praktek curang.

Sebagai penyelenggara pilkada, baik KPU dan Bawaslu harus tegak lurus. Mereka harus bergerak pada jalurnya dan menunjukkan kemandirian serta independensinya. Mereka juga harus berposisi sebagai pengabdi masyarakat, melalui kepatuhannya terhadap aturan perundang-undangan. Sebab, Komisioner KPU maupun Bawaslu merupakan orang-orang terpilih yang digaji masyarakat untuk bekerja secara professional.

Sebagai abdi, kita tidak mengharapkan agar kedua lembaga terhormat itu menggadaikan kapasitasnya dengan iming-iming sesuatu. Jangan melacurkan diri, lantas menjadi berpihak pada oknum-oknum calon Kepala Daerah tertentu. Rakyat akan mengutuk cara-cara yang tidak profesional dalam pelaksanaan tugas mulia ini.

Sebagai kader partai, jangan sampai, kita hanya berobsesi menang, lalu menghalalkan segala cara. Kita harus memberi teladan atau contoh yang baik, sebagai legacy pada masyarakat tentang mulianya peradaban demokrasi di Bumi Malaka melalui politik santun, berkualitas serta jauh dari cara-cara brutal.

Sebagai warga Malaka yang masih mencintai daerah ini, hentikan riak-riak demokrasi yang malah menjauhkan demokrasi dari nilai-nilai substansinya. Kita semua tidak menginginkan petaka dan bencana bagi kepemimpinan daerah selanjutnya.

Starting pointnya sederhana, demokrasi jujur dan tanpa tipu-tipu akan melahirkan kepemimpinan bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab sudah pasti bermartabat. Jauh dari itu bahwa, demokrasi yang sejati, bukan menghalalkan segala cara demi meraih jabatan dan kedudukan tertentu. Jabatan itu amanah, sehingga proses meraihnya harus dengan cara-cara beradab. ( boni atolan/ Pimred)