Tim Kuasa Hukum SN-KT Diduga Menggiring Opini Warga Malaka

Tim Kuasa Hukum pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka nomor urut 2 (dua), dr. Stefanua Bria Seran, MPH-Wendelinus Taolin (SBS-WT) angkat bicara terkait pernyataan Tim Kuasa Paslon nomor urut 1 (satu), Simon Nahak-Kim Taolin (SN-KT).

Tim SBS-WT membentangkan sejumlah hal yang diduga menggiring opini warga Malaka. Ada 17 poin tanggapan untuk diketahui publik. Bagi Tim SBS-WT, perlu meluruskan pernyataan Tim Kuasa Hukum SN-KT agar tidak keluar dari substansi.

Mengutip Rilisan Resmi yang dikirim Tim Kuasa Hukum Paslon SBS-WT, Joao Meco kepada Media ini, Senin (18/01/2021) disebutkan poin-poin penting.

Pertama), Bahwa subtansi keterangan pers Tim Hukum SN-KT telah mencampur adukan antara membela kepentingan hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Nomor 1 atau SN-KT dengan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Malaka.

Padahal yang dipersoalkan Tim Hukum SBS-WT, Tim Pemenangan SBS-WT dan warga masyarakat Pendukung SBS-WT adalah kenetralan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Malaka termasuk diantaranya Bawaslu Kabupaten Malaka.

Kedua), bahwa substansinya yang dipersoalkan adalah beberapa hal dalam tahapan proses Pemilukada hingga pleno rekapitulasi suara yang dinilai merugikan Pasangan Nomor 2 atau SBS-WT patut dan layak untuk dipersoalkan.

Ketiga), Bahwa selisih hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Malaka belum final sehingga Paket Nomor 1 atau SN-KT belum mempunyai dasar untuk disebut Bupati Terpilih karena belum ada rapat pleno penetapan pemenang dari KPU Kabupaten Malaka guna diproses lebih lanjut sejak ditetapkan sebagai pemenang hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Keempat), Bahwa dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Malaka, Tim Hukum SBS-WT mengajukan gugatan ke MK dengan memposisikan KPU sebagai terggugat tunggal, adapun pihak lain seperti Calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Nomor 1 atau SN-KT secara hukum disediakan ruang untuk membela kepentingannya sebagai pihak terkait setelah gugatan Pemohon atau Penggugat diregistrasi secara elektronik dan untuk pihak terkait.

Kelima), Bahwa lazimnya pihak terkait mengajukan permohonan kepada MK untuk diikutkan sebagai pihak terkait, dan dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Malaka dalil-dalil gugatan yang diajukan Tim Hukum SBS-WT sama sekali tidak menyentuh Calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Nomor 1 atau SN-KT.

Karena  Calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Nomor 1 atau SN-KT bukanlah penyelenggara Pemilukada namun sebagai kandidat kontestan Pemilukada Kabupaten Malaka sehingga tidak secara otomatis pihaknya dapat dilibatkan sebagai pihak terkait.

Keenam), Bahwa oleh karena itu, mengamati perkembangan proses hukum baik di MK maupun di Bawaslu Kabupaten Malaka, yang terkesan kuat Tim Hukum SN-KT justru membela KPU dan Bawaslu bahkan Dukcapil.

Maka menyikapi pernyataan rekan-rekan advokat yang mendeklarasikan diri tergabung dalam Tim SN-KT,  maka Tim Hukum SBS-WT memandang  perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kebenaran fakta-fakta hukum yang dimiliki seraya mengajak semua pihak untuk tenang dan mengajak masyarakat agar marilah kita ikuti proses hukum yang sedang diperjuangkan sampai selesai dan apapun hasilnya agar semua pihak dengan lapang dada menerima karena calon-calon yang ada adalah putra-putra terbaik Kabupaten Malaka.

Ketujuh), Bahwa terkait gugatan yang telah diajukan,  fakta-fakta hukumnya telah terkumpul dan Tim Hukum SBS-WT pun telah siap untuk mengajukan fakta-fakta hukum tersebut guna di uji kebenarannya di MK.

Kedelapan), Bahwa menanggapi penafsiran yang melebar dan cendrung membias tentang penggunaan diksi “pemilih siluman” sehingga dikwatirkan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru dari beberapa pihak bahkan publik, Tim Hukum SBS-WT merasa terpanggil untuk sekali lagi mengklarifikasi tentang apa yang disebut pemilih siluman.

 

Kesembilan), bahwa ada beberapa kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan pemilih siluman. Namun satu atau dua yang dapat kami sebutkan pada kesempatan agar publik mengetahui dan mengikuti dengan baik dan benar.

Maka secara tegas dapat Tim SBS-WT  jelaskan bahwa yang dimaksud dengan beberapa kriteria pemilih siluman, antara lain adalah orang yang mempunyai E-KTP yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka namun patut dipertanyakan tentang apakah orang tersebut berhak memilih atau tidak berhak.

Kesepuluh), Bahwa contoh pemilih siluman yang dimaksud seperti pemegang E-KTP yang sudah terbit SKPWNI dan E-KTP yang diterbitkan Dukcapil Kabupaten Malaka pada tanggal 9 Desember 2020 dikaitkan dengan penjelasan surat Ketua KPU Nomor 069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 yang menegaskan bahwa perekaman dan pencetakan E-KTP oleh Disdukcapil setempat hanya boleh dilakukan hingga tanggal 8 Desember 2020.

Kesebelas), bahwa hal lain yang perlu diluruskan adalah sinkronisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Malaka dengan sumber data DPT dari Bupati Malaka merupakan DPT yang diperoleh secara sah berdasarkan Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kabupaten Malaka tertanggal 13 Oktober 2020.

Hal mana salinan data DPT tersebut sesuai Berita Acara telah disampaikan kepada KPU Propinsi, Bawaslu Kabupaten Malaka, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat.

Keduabelas), bahwa Bupati SBS menerima data DPT tersebut dalam kapasitasnya sebagai Paslon yang merupakan bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon bukan sebagai Bupati.

Mengenai hal ini, masyarakat Kabupaten Malaka khususnya para pencinta Kabupaten Malaka dan pendukung setia paket SBS-WT tidak perlu ragu tentang kebenaran data DPT yang telah diserahkan oleh Bupati kepada Kadis Dukcapil untuk dilakukan sinkronisasi walaupun secara sepihak Kadis Dukcapil telah membuat  surat pernyataan mencabut surat sinkronisasi yang ditandatangani tersebut.

Ketigabelas), Bahwa publik juga perlu mengetahui tentang surat sinkronisasi yang ditandatangani Kadis Dukcapil merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pencabutannya ada aturan mainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

Keempatbelas), Bahwa terkait pencabutan suatu KTUN sesuai hukum Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan apabila pencabutan tersebut dilakukan karena kekeliruan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukan dasar pencabutan dan 21 hari sejak perintah pengadilan.

Sementara itu, Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka membuat surat pernyataan mencabut surat sinkronisasi yang telah diterbitkan bukan karena substansinya namun hanya karena data DPT sebagai data pembanding diterima dari Bupati.

Kelimabelas), Bahwa patut diduga Kadis Dukcapil melakukan pencabutan tersebut untuk memberikan alasan pembenar kepada Bawaslu Kabupaten Malaka yang tidak merekomendasikan hasil kajian laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pemilukada ke arah pidana.

Hal mana Kadis lalai dan keliru karena sesuai Berita Acara Pleno Penetapan Pemilih Tetap Dukcapil Kabupaten Malaka pun telah disampaikan data DPT yang sama.

Keenambelas), Bahwa Bupati SBS selaku Paslon justru menerima data DPT tersebut dari KPU Kabupaten Malaka sehingga persoalan mencabut atau tidak mencabut surat sinkronisasi dimaksud, keberadaan dua surat tentang sinkronisasi tersebut, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang akan diajukan ke MK guna dinilai kekuatan pembuktiannya.

Ketujuhbelas), bahwa tentang pencabutan surat sinkronisasi tersebut, Tim Hukum menilai dan berpendapat bahwa tindakan Kadis Dukcapil mencabut surat tersebut sama dengan Tuhan telah mengirimkan satu malaikat penyelamat lagi tepat pada waktunya, karena semakin terjadi kontraversi antara pemangku penyelenggara Pemilukada dan Dukcapil sebagai organ pemerintah yang mempunyai wewenang tentang data kependudukan dan pemilih maka semakin terbuka ruang bagi Hakim MK untuk menilai suatu fakta hukum yang diajukan oleh para pihak apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak.(boni).