Redaksi Menulis : ” Kata Maaf” Jadi ” Senjata Pemusnah” Bawaslu Malaka Bentengi Dugaan Mobilisasi Pemilih Siluman

Sungguh aneh tapi nyata. Hanya bermodalkan “Kata Maaf” dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Ferdinandus Rame, S.IP, M.SI, oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek, SP menepis dugaan kecurangan mobilisasi pemilih siluman yang dialamatkan kepada KPU Malaka. Keputusan Bawaslu Malaka baru terungkap melalui konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (15/1/2021).

Mencermati persoalan ini, Bawaslu Malaka sebagai pengawas pelanggaran pemilu, tidak perlu tergesa-gesa membuat keputusan atas laporan masyarakat terkait dugaan mobilisasi ribuan pemilih siluman. Keputusan terburu-buru yang dipertontonkan pihak Bawaslu Malaka, semakin menguatkan dugaan “hyden agenda” dari pihak penyelenggara. Seolah-olah Bawaslu melindungi KPU Malaka.

Secara hukum, Bawaslu Malaka harus memiliki kemauan baik untuk mendorong laporan dugaan kecurangan pemilu kada ke pihak yang lebih tinggi, untuk menguji kebenaran laporan masyarakat, tetapi itu tidak terjadi.

Bawaslu Malaka harus transparan dalam memberikan pembuktian, sehingga tidak menciptakan bias, yang terus memperkeruh persoalan penetapan kepemimpinan di daeran ini.

Database Kependudukan  Kabupaten Malaka dengan Nomor Surat : DKPS .474 / 214 / XII / 2020 dan database klarifikasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Ferdinandus Rame,S.IP, M.Si yang tertuang dalam berita acara klarifikasi, nomor DKPS.474/08/I/ 2021 harus di dorong, sehingga tidak terkesan ada pihak yang saling cuci tangan.

Bagaimana mungkin, hanya dalam waktu yang singkat, Disdukcapil Kabupaten Malaka menerbitkan dua format database yang berbeda. Database pertama menguatkan dugaan pelapor dan database kedua menguatkan kesamaan Database Disdukcapil Kabupaten Malaka dan KPU Kabupaten Malaka.

Pubik merasa aneh, ada dua substansi yang kita bisa menilai :
1). Dalam berita acara klarifikasi tersebut di jelaskan soal ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara database Disdukcapil Kabupaten Malaka dengan DPT yang di berikan oleh Bupati Malaka dr. Stefanus bria Seran, MPH yang di gunakan oleh Disdukcapil untuk melakukan sinkronisasi antara daftar pemilih tetap dengan database Dinas kependudukan.

2). Dalam berita acara tersebut, tertera keterangan permohonan maaf dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Ferdinandus Rame, S.IP, M.SI kepada KPUD
Malaka, yang menjelaskan bahwa pihaknya terlanjur melakukan sinkronisasi data dengan menggunakan daftar pemilih tetap pemberian Bupati Malaka dr, Stefanus Bria Seran, M.PH.

Surat Klarifikasi Disdukcapil Kabupaten Malaka dinilai publik sangat “bertuah”, sehingga Bawaslu Malaka menggunakannya sebagai “senjata pemusnah” menghancurkan laporan dugaan masyarakat. ( boni)