Radaksi Menulis : KPU Malaka “Bukan ” Tuhan

Sejak bergulir sengketa Pilkada Malaka 2020 ke lembaga Mahkamah Konstitusi dan tercatat dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor : 24/PAN.MK/ARPK/01/2021. Upaya untuk memperoleh pemimpin yang benar-benar lahir dari proses kedaulatan rakyat semakin menarik dan menegangkan. Ketegangan itu dipicu oleh perilaku oknum anggota KPU Malaka yang menghalang-halangi upaya media cetak, elektronik dan online untuk memperoleh informasi pembukaan kotak suara dan penggandaan dokumen Formulir C Hasil-KWK yang akan digunakan termohon untuk menjawab pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Banyak kalangan menilai, pelarangan wartawan untuk mendapat informasi bagi kepentingan pelayanan informasi publik menjadi tanya besar. Pihak KPU berdalil bahwa penggandaan surat suara hanya bisa disaksikan oleh Bawaslu dan pihak kepolisian, sesuai petunjuk KPU RI. Bahkan Ketua KPUD Malaka, Makarius Bere Nahak menantang, agar silahkan melapor kemana saja jika ada pihak yang merasa tidak puas. Pernyataan oknum komisioner ini sangat arogan dan mencurigakan.

Pihak KPU Malaka bersikap dan bertindak seolah-olah sebagai Tuhan yang bisa mengatur segalanya, seperti bagian mana yang harus dipublikasi dan bagian mana yang tidak perlu dipublikasi. Pihak KPUD Malaka semakin tidak menyadari keberadaannya sebagai pihak termohon yang harus bersikap netral, profesional, kapabel dan transparan. KPUD Malaka juga bukan Tuhan yang bisa menimbang segala amal dosa, baik buruk kehadiran wartawan didalam proses pengambilan informasi untuk kepentingan publik Malaka. Seharusnya proses ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan. Tetapi, pihak KPUD Kabupaten Malaka malah bersikap aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu.

Kehadiran PPK Se-Kabupaten Malaka juga ikut memantik reaksi publik, mengingat isi surat KPU RI, memerintahkan KPU Provinsi NTT dan KPUD Kabupaten Malaka hanya membuka Kota Suara dan mengambil Formulir C Hasil-KWK untuk digandakan, dengan disaksikan pihak Bawaslu Kabupaten Malaka dan Kepolisian. Sikap KPUD Kabupaten Malaka yang tidak mengindahkan perintah KPU RI mengundang tanda tanya dan protes, apalagi ada tambahan dua dokumen (C-Daftar Hadir DPT dan DPTb juga C-Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi) yang ikut serta digandakan. Jika PPK Se-Kabupaten Malaka dihadirkan, kenapa saksi dari kedua paslon tidak diundang, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi kecurigaan publik. Peristiwa bersejarah ini, hanyalah KPU Kabupaten Malaka dan Tuhan yang tahu.

Pada akhir tulisan ini, saya ketengahkan sebait “catatan kritis” kepada semua pelaku kepentingan di daerah ini, agar tetap memposisikan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Mengingat, setiap pelaku kecurangan sering lupa, jika suara rakyat ialah suara Tuhan. Para pelaku kecurangan selalu menghalalkan segala cara dan tidak memiliki beban saat melakukan kecurangan. Para pelaku curang terus bergembira melakukan kecurangan dan meyakini, bahwa pihak yang dicurangi hanya bisa berucap dan tak memiliki daya untuk bertindak.

Sebelumnya, KPU RI memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Malaka melalui surat nomor : 1232//PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020, untuk ; 1). Membuka kotak suara wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Aparat Kepolisian; 2). Mengambil Formulir C. Hasil-KWK untuk difotokopi; 3). Mengembalikan Formulir C. Hasil-KWK kedalam Kotak Suara; 4). Menutup kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan cara memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya dan disegel kembali; dan 5). Pelaksanaan pembukaan kotak suara dalam rangka untuk memperoleh Formulir C. Hasil-KWK sebagai alat bukti dituangkan ke dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten Malaka menyikapi perintah KPU RI dengan mengeluarkan surat nomor : 05 /PY-02.1-Und/02/KPU-Kab/I/2021 kepada seluruh Ketua PPK- Se Kabupaten Malaka untuk menghadiri acara Pembukaan Kota Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dalam rangka mengambil Formulir C Hasil-KWK; C.Daftar Hadir DPT dan DPTb; C. Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi untuk mendukung jawaban termohon atas permohonan dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi yang digelar Jumat, 22 Januari 2021, jam 10.00 wita di Kantor KPUD Kabupaten Malaka. (Boni)