Catatan Kritis : BUNTUT PELECEHAN TERHADAP PETUGAS MEDIS dan PARAMEDIS SE-KABUPATEN MALAKA, GERAKAN MENGGUGAT MENGALIR KE GEDUNG DPRD KABUPATEN MALAKA

Aksi ini muncul, ketika ada kunjungan Anggota Dewan ke RSUPP Betun. Waket II DPRD Kabupaten Malaka, Hendrik Fahik Taek menyemburkan kata-kata tidak senonoh kepada para petugas medis dan paramedis  yakni “Babu dan Ijazah Paket”. Narasi berbau rasis itu sangat melukai perasaan petugas medis se-Kabupaten Malaka.

Pelecehan anggota DPRD Malaka terhadap petugas medis dan paramedis  merupakan bukti pembangkangan terhadap Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Oleh sebab itu, badan kehormatan (BK) DPRD Malaka segera bersikap untuk memeriksa dugaan pelanggaran anggotanya. Bahkan juga terdengar umpatan kata-kata kotor yang tak pantas dipertontonkan untuk segera diusut.

Selain itu, terhitung sampai hari ini, apa motif anggota DPRD Kabupaten Malaka nekat melaksanakan kunjungan kerja ke RSUPP Betun di tengah situasi wabah virus corona yang makin meluas. Disaat Pemerintah Kabupaten Malaka tengah berjuang untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19. Malahan ada oknum DPRD Malaka yang bersikap dan bertindak diluar akal sehat.

Informasi dan data yang dihimpun mengemuka, bahwa pada, 26 Januari lalu, ada pasien meninggal dunia, yang menurut dokter ahli di RSUPP Betun, dinyatakan positif Covid. Namun oknum Waket 2 DPRD Malaka, Hendrik Fahik Taek mengatakan positif Covid-19 hanyalah karangan dan kemudian mengambil jenazah tersebut tanpa mentaati Prokes Covid. Sebagai pertanggungjawaban, Oknum Anggota DPRD harus meminta maaf ke publik. Serta secepat mungkin memberikan penjelasan hasil kunjungan itu hingga berujung protes dari para petugas medis se -Kabupaten Malaka.

Aksi Petugas Medis dan Paramedis  se-Kabupaten Malaka menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, terutama para wakil rakyat agar tidak memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk menekan siapapun. Sebaiknya dewan lebih mengurus perbaikan kinerja menjadi lebih aspiratif, transparan, efisien, akuntabel serta berkualitas. Bukan bertindak diluar aturan.

Aksi petugas medis dan paramedis  sebagai bahan koreksi atas sikap dan cara bertutur oknum anggota dewan tersebut tidak boleh dipolitisir. Bahwa suasana batin pasca Pilkada Malaka 2020 tidak boleh ditarik-tarik ke ranah pelecehan profesi hanya untuk kepentingan saling membela. Oknum Anggota Dewan tersebut perlu menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, karena telah melukai dan menyakiti perasaan para tenaga medis se- Kabupaten Malaka.

Sebagai pejabat publik, oknum anggota dewan tersebut tidak memahami secara baik profesi tenaga medis dan paramedis  ditengah meluasnya wabah virus corona saat ini. Perawat adalah profesi yang penting karena menyangkut kualitas hidup pasien yang dirawat. Menilai tugas seorang perawat tidaklah mudah. Dari bekerja tidak kenal waktu hingga melakukan tindakan medis yang berisiko tinggi. Seluruh hidup mereka sudah dipertaruhkan demi menjaga dan mengawal pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Malaka.

Untuk diketahui, Aksi Damai yang digelar di DPRD Kabupaten Malaka yang dilakukan tenaga medis dan paramedis dari berbagai aneka profesi kesehatan melahirkan 5 (lima) point tuntutan sebagai berikut :

Pertama, menuntut dan mengecam keras tindakan pelecehan dan arogansi terhadap profesi Kesehatan di Kabupaten Malaka.

Kedua, menuntut Pemulihan nama baik Profesi Kesehatan dengan meminta maaf secara terbuka kepada profesi Dokter, Perawat, Bidan dan semua tenaga Profesi Kesehatan lain, baik secara langsung maupun melalui media.

Ketiga, menyayangkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya berjuang bersama, mengedukasi dan mengayomi masyarakat agar di situasi pandemic ini masyarakat tetap mematuhi protokol covid, bukannya menyalahkan dan terkesan mengajak masyarakat untuk melawan tenaga kesehatan yang sedang berjuang bertaruh hidup dan mati untuk memerangi pandemic ini.

Keempat, Kami melayani dengan profesional mengutamakan keselamatan pasien, kami bukan babu, pendidikan kami formal, bukan Paketan seperti yang dinyatakan Hendrik Fahik Taek

Kelima, apabila tuntutan kami tidak diindahkan dan diklarifikasi, maka semua dokter, perawat, bidan dan semua tenaga kesehatan lainnya akan mogok pelayanan di semua fasilitas Kesehatan selama 1 minggu, terhitung besok tanggal 29 Januari sampai dengan 04 Februari 2020.

Peristiwa ini viral dan menjadi ocehan liar di media sosial mengomentari berita dari media online soal pernyataan pelecehanan Hendrik Fahik kepada petugas medis dan paramedis se-Kabupaten Malaka. Hendrik menyebut soal “Babu dan Ijazah Paket” hingga menimbulkan kegaduhan.

Kita berharap, saatnya dihentikan ocehan-ocehan model seperti ini yang selalu menyinggung perasaan para petugas medis dan paramedis. Tidak sepantasnya di masa pandemi hal-hal yang tidak positif dibiarkan. Ayo jangan pedulikan lagi orang-orang seperti ini. Salam sehat dan damai. (Boni)