Dari Sidang ke-2 MK RI – Tim Hukum SBS-WT Sangat Optimis Ada Dugaan Konspirasi Sempurna di Pilkada Malaka 2020

Sidang kedua yang digelar MK RI, Senin (1/2-2021) di Jakarta yang disiarkan secara live streaming MK terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Malaka telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Malaka serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti yang berasal dari termohon, pihak Terkait dan Bawaslu.

Substansi sanggahan para pihak telah menuntun Tim Hukum Pasangan Nomor Dua atau SBS-WT selaku Pemohon untuk sampai pada kesimpulan akhir, bahwa dugaan kuat telah terjadi konspirasi yang sempurna pada Pemilukada Malaka tahun 2020.

Demikian rilis yang diterima media ini dari Anggota Tim Kuasa Hukum Paslon SBS-WT, Joao Meco, Senin (1/2-2021).

Meco mengatakan argumentasi dua issue yang dibangun dengan satu corak oleh para pihak mengenai DPT Siluman dan money politics memperkuat dugaan bahwa sungguh telah terjadi konspirasi yang sempurna.

Selanjutnya masish menurut Meco, mengenai DPT Siluman, nampak para pihak telah mengeksploitasi pernyataan Kepala Dinas Dukcapil yang menerangkan bahwa DPT yang digunakan untuk dilakukan Sinkronisasi berasal dari Bupati Malaka, disini membuktikan bahwa ditempat lain Bawaslu bekerja secara profesional untuk mengawasi pelaksanaan Pemilukada namun di Malaka justru Bawaslu Malaka melakukan terobosan yang sangat berani dan nekad untuk menyelamatkan KPU Malaka dari rekayasa-rekayasa yang telah dilakukan.

Meco menjelaskan dilain sisi ada keberanian Kepala Dinas Dukcapil untuk membuat pernyataan tersebut namun pernyataannya bukan dibacakan sendiri oleh Kepala Dinas Dukcapil, akan tetapi Bawaslu melakukan penetrasi dengan mengambil alih menjadi juru bicara Kepala Dinas Dukcapil sehingga membuktikan bahwa antara KPU, Bawaslu dan Kepala Dinas Dukcapil sesungguhnya adalah konspirator dari adanya DPT Siluman dan Pemilih Siluman, sehingga ketika dihadapkan pada tekanan pada saat diperiksa di Bawaslu yang dihadiri oleh aparat Gakkumdu, Kepala Dinas Dukcapil tidak dapat mengelak untuk meloncat dari perahu yang sebelumnya mereka telah dayung bersama.

Dikatakannya, tuntunan kedua yang menguatkan dugaan Tim Hukum Pasangan Nomor Dua atau SBS-WT bahwa telah terjadi suatu konspirasi adalah adanya fakta dipersidangan hari ini pihak Terkait tanpa dosa dan dengan penuh semangat menarasikan Putusan Pengadilan Negeri  Atambua nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN Atb, Tanggal 7 Januri 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES BRIA KLAU alias BEI ULU dengan pidana penjara selama 32 (tiga puluh dua) bulan.

Mengenai issue ini, jelas Meco,  menarik untuk diketahui secara luas oleh masyarakat, karena perkara ini merupakan hasil kreasi Bawaslu Kabupaten Malaka karena Bawaslu yang melaporkan Terdakwa ke Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) melalui Laporan Polisi No. LP/B/91/XII/2020/SPKT/Polres Malaka tepat pada tanggal 09 Desember 2020, disaat perhitungan cepat yang sedang berlangsung mengunggulkan Pasangan Nomor Dua atau SBS-WT.

Perkara tersebut, kata dia, kemudian sedikit mengendap setelah situasinya menjadi terbalik yakni pada saat rekapitulasi 8 kecamatan mengunggulkan Pasangan Nomor Satu Simon Nahak-Kim Taolin atau paket SN-KT, dan akhirnya perkara tersebut kemudian dipacu dengan kencang hingga mencapai titik kulminasi rekayasa yang tertinggi yakni dengan penjatuhan vonis pidana penjara 32 bulan kepada Terdakwa yang sesungguhnya innocent.

“Terdakwa dipastikan innocent karena berdasarkan yurisprudensi perkara-perkara pidana money politics dalam sengketa Pemilu, seseorang yang dihukum karena money politics, sejak menerima laporan dari masyarakat, Bawaslu seharusnya membuktikan terlebih dahulu apakah pelaku adalah Tim sukses pasangan atau ada keterkaitan sumber dana dari pasangan, sementara dalam perkara Terdakwa YOHANES BRIA KLAU alias BEI ULU, Ketua Bawaslu justru melalui keterangannya di Pengadilan Atambua menerangkan bahwa setelah menerima laporan masyarakat dirinya telah menelusuri namun dirumah Terdakwa tidak ada sapi yang diikat dan anehnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut menerima dan percaya keterangan Ketua Bawaslu begitu saja dan hari ini issue tersebut diangkat dengan gemilang oleh pihak Terkait sebagai senjata Pamungkas,” tandas Meco.

Meco mengatakan, dari narasi besar DPT Siluman dan perkara Terdakwa YOHANES BRIA KLAU alias BEI ULU sebagai basis argumentasi para pihak yang nampak terjalin kolaborasi sempurna tersebut, menantang untuk disimulasi dan dilakukan pemeriksaan silang setelah perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021 dinyatakan lolos pada sekitar tanggal 15 -16 Februari 2021 mendatang.

Mengenai apakah perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021 dinyatakan lolos oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada sekitar tanggal 15-16 Februari 2021 nanti, dapat kita pastikan dari eksepsi yang telah diajukan oleh para pihak, sambung Meco.

Hal mana eksepsi Termohon, jelas Meco, yang mempersoalkan perubahan permohonan namun oleh karena ada Permohonan tanggal 22 Desember 2020 tidak dicabut maka Tim Hukum berkeyakinan bahwa Hakim akan mengabulkan atau mengabaikan perubahan Permohonan tanggal 1 Januari 2021 dan hanya akan menggunakan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 yang sebetulnya substansi Permohonannya sama namun ada penambahan penjelasan melalui bagan.

Eksepsi kedua, ujar Meco, Termohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa, Tim Hukum juga berpendapat bahwa yang diajukan adalah tentang Keputusan Termohon mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka, sehingga obyek perkara yang diajukan Pemohon merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili.

“Sedangkan Eksepsi ketiga dari pihak Terkait tentang obscuur libel sudah masuk ke pokok perkara yang seharusnya akan diperiksa pada saat pemeriksaan pokok perkara,”

Perlu diketahui, pada hari ini 01 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malaka, Provinsi NTT Tahun 2020.

Persidangan yang terbagi dalam tiga panel itu dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Malaka, dan Pengesahan alat bukti ( tim)