Terkait Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Malaka : Bupati SBS Minta Supaya Berhenti Tipu – Tipu Rakyat

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta supaya berhenti tipu-tipu rakyat terkait pelantikan Bupati/Wakil Bupati Malaka karena hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai bupati-wakil bupati Malaka terpilih hasil Pilkada 2020.

” Berhenti tipu rakyat karena pelantikan bupati yang dipilih oleh rakyat pada tanggal 9 Desember 2020 belum ada. Belum  ada keputusan sehingga jangan tipu-tipu rakyat, ini saya minta. Yang ada baru hasil rekapan suara yang diberikan rakyat pada pilkada tapi siapa terpilih belum ada,” tandas SBS pada rapat terakhir masa jabatan Bupati SBS yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Malaka, Sekda dan jajaran, para camat se-Kabupaten Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka, Senin (15/2 -2021).

Bupati SBS mengatakan bupati terpilih akan ditetapkan KPU apabila sudah ada keputusan resmi dari hasil sengketa di MK. Untuk itu, apabila di tengah masyarakat ada bahasa yang memprovokasi rakyat supaya tolong diluruskan.

” Jabatan bupati dan jabatan lain pelayanan kepada  warga itu adalah jabatan terhormat. Harus mendapat restu dari Tuhan sehingga diperolehnya dengan cara terhormat. Sekda tolong berikan pemahaman karena nanti pada saatnya akan ada yang diberi amanah,” tandas SBS.

Dikatakannya,   mau Presiden, Panglima TNI,  Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MK, Gubernur, Bupati/walikota maupun pimpinan Dewan  pada masanya harus berhenti.

” Pemahaman ini harus disampaikan terkait   ilmu ketatanegaraan karena banyak yang mau jadi bupati atau dewan tetapi tidak tahu soal tatanegara” .

” Terkait dengan akan berakhirnya masa tugas, apabila sampai tanggal 17 Februari 2021  tidak ada pelantikan Penjabat Bupati Malaka maka Sekda menjadi pelaksana tugas bupati sambil menunggu kepastian waktu pelantikan penjabat bupati Malaka” .

” Itu secara otomatis dari Surat Mendagri. Pak sekda jadi pelaksana tapi tidak boleh membuat keputusan prinsipil. Nanti  sesuai Surat Mendagri ada  penjabat yang ditunjuk yakni  pejabat tinggi pratama dari provinsi atau pusat,” tandas SBS.

” Jabatan penjabat Bupati Malaka nanti   sampai dengan dilantiknya pejabat definitif hasil pilkada 2020 yang masih disengketakan untuk mendapatkan keputusan resmi MK soal siapa yang dilantik”

Dalam rapat itu Bupati SBS berterima kasih karena sebelum mengakhiri masa jabatannya, bisa bertemu muka dengan semua unsur seperti Kapolres Malaka, Ketua PN Atambua, Kajari Atambua, Dandim 1605 Belu, wakil ketua DPRD Malaka juga Sekda dan jajaran.

Dalam rapat terakhir itu banyak hal yang dibicarakan soal upaya penanganan Covid-19 dan pembahasan mengenai tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ( boni)