JELANG SIDANG POKOK PERKARA SBS-WT vs KPU MALAKA. SIAPA YANG BAKAL JADI PEMENANG? (Tulisan 2 – Terakhir)

Lolosnya sengketa Pilkada Malaka 2020 ke sidang pokok perkara membungkam spekulasi liar pihak-pihak terkait yang meyakini pelantikan Cabup-Wabup Malaka terpilih pada tanggal 17 Februari 2021. Bahwa isu pelantikan dan tidak lolosnya gugatan SBS-WT yang beredar luas hanyalah informasi bohong yang terus memprovokasi kehidupan masyarakat yang mulai dinamis pasca pemungutan suara suara pada tanggal, 9 Desember 2020.

Besok, sidang pokok perkara dimulai dengan pembuktian baik para saksi dan ahli. Bahwa salah satu dalil yang diajukan adalah DPT yang menuai banyak masalah. DPT tersebut memuat banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) siluman yang tidak terdata dalam database kependudukan Kabupaten Malaka. Juga ditemukan adanya Nomor Kartu Keluarga (NKK) sama tetapi alamat berbeda. Pada bagian lain ditemukan pula NIK yang sama dimiliki lebih dari 1 pemilih atau NIK Ganda.

Selain itu ditemukan adanya modus penampilan pemilih ganda. Dalam hal ini, pemilih yang sama ditampilkan sebanyak 2 kali dengan data diri yang sama persis tetapi dengan perbedaan pada salah satu item. Misalnya, Nama, NKK, Alamat dan TTL sama Tapi NIK Beda. Atau Nama, NKK, Alamat dan NIK sama tetapi tanggal dan bulan lahir ditukar. Modus-modus tersebut di atas tersebar secara masif, hampir di seluruh TPS Kabupaten Malaka. Tim Kuasa Hukum menemukan sedikitnya 7.980 NIK dan NKK bermasalah.

Dalil-dalil TSM Pihak Pemohon akan dibuktikan oleh saksi dan saksi ahli pada sidang besok.

Pihak Termohon juga harus siap menampilkan data-data yang valid untuk membantah di depan Hakim MK.

Jika kemudian terbukti, maka ada 2( dua ) bentuk putusan yakni, melaksanakan PSU di seluruh atau beberapa TPS. dan Mendiskualifikasi Pihak Terkait

Inilah sekilas dari perkara yang cukup membangkitkan rasa penasaran. Soal bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan setelah mendengar Saksi Fakta dan Saksi Ahli yang disodorkan para pihak, kita bisa lihat dalam sidang nanti.

Kita ikuti dan tunggu saja proses di MK karena 9 orang Hakim MK, tidak diragukan kemampuannya dari semua sudut tanggung jawab pengambil keputusan yang final dan mengikat semua pihak.
(selesai) ***