Catatan Redaksi :  PEMILUKADA MALAKA 2020 CACAT HUKUM?. NIK SILUMAN MASUK MODUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU (Tulisan 1)

Sidang Perkara Pemilukada Malaka 2020 terkait dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematif dan masif yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 23 Februari 2021 sangat menarik perhatian publik Kabupaten Malaka.

Berbagai dalil seperti NIK Siluman, Keberpihakan Penyelenggara, Money Politik menjadi persoalan serius yang didalami hakim MK kepada Saksi Fakta dan Saksi Ahli baik dari pihak pemohon, pihak termohon hingga pihak terkait.

Fakta persidangan semakin menarik terhadap pendalaman Kuasa Hukum Pihak Terkait (Paslon SN-KT) kepada Saksi Ahli terkait Dalil DPT Siluman dan KTP Siluman, apakah masuk kategori pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu.

Saksi Ahli, Bernard L. Tanya, Pakar Hukum asal Universitas Nusa Cendana Kupang menegaskan bahwa, sekalipun itu tindakan administratif, tetapi kalau itu merupakan bagian dari modus yang menjadi tindak pidana pemilu, maka hal itu masuk dalam wilayah tindak pidana pemilu.

“Dalam satu pasal UU Pemilu Kada, setiap orang dengan sengaja memanipulasi dokumen ataupun prosedur yang menyebabkan kerugian ataupun menyebabkan pelaksanaan pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya itu diancam pidana. Jadi pelanggaran-pelanggaran administrasi itu bisa merupakan modus, tetapi dia menjadi modus dari tindak pidana,” ungkap Bernard.

Menyinggung NIK Siluman, Saksi Fakta Pihak Pemohon, Agustinus Robiyanto Mauk selaku Staf Operator Disdukcapil Kabupaten Malaka mengaku, menemukan 2.363 NIK yang tidak terdata dalam database saat melakukan sinkronisasi.

Pengakuan Saksi Fakta terkait keberadaan “Ribuan NIK Siluman” menarik untuk didiskusikan, mengingat pendalaman Hakim MK pada Sidang Pokok Perkara, ditafsirkan secara liar oleh pihak lain diluar sidang.

Penafsiran liar itu terkait jawaban “Tidak Tahu” dari Saksi Agustinus atas pertanyaan Hakim Arief Hidayat, Hakim Saldi Isra dan Hakim Manahan MP Sitompul tentang kegunaan pemilik NIK Siluman untuk memilih siapa, siapa yang menyuruh dan untuk kepentingan dan tujuan apa?.

Fakta persidangan jelas, bahwa Sakti Agustinus telah memberikan keterangan sesuai tupoksinya. Sebagai petugas operator, ia telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan perintah dari atasan, dalam hal ini, Kadis Dukcapil, Ferdinandus Rame, S.IP. M.Si. (bersambung)