Cegah Penularan Covid,  Kapolres Malaka Minta Warga Disiplin Terapkan Protocol Covid 19

Berbagai upaya tetap dilakukan untuk menekan pembengkakan angka penularan Covid 19 di Kabupaten Malaka.

Salah satu upaya yang dilakukan jajaran Polres Malaka yakni  secara terus menerus mengedukasi rakyat untuk  disiplin menerapkan protocol Covid 19  melalui kegiatan nyata di lapangan.

Setiap pagi mulai pukul 7.00-8.00 WITA  dan sore hari Pukul  17.00-18.00 WITA Jajaran Polres Malaka melakukan penertiban Penggunaan APD  pada  titik-titik di Kota Betun dengan  tujuannya untuk mengelimir penularan covid 19 dan  menyelamatkan masyarakat.

Kapolres Malaka, AKBP Alberthus Neno, SH mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun, Jumat ( 26/2-2020)

Dikatakannya,  dalam kegiatan  yang digelar pihaknya    memberikan edukasi kepada
masyakat untuk menyadari pentingnya penggunaan APD dan taat menjalankan protocol Covid 19 untuk menghindarkan masyarakat dari penularan Covid 19.

” Kami bersama anggota setiap pagi dan sore  bertugas di titik -titik strategis. Bagi warga yang tidak mengenakan masker kita minta untuk turun dari kendaraan roda dua dan roda empat kita minta  mereka mengenakan masker. Bagi warga yang tidak mengenakan masker kita siapkan masker sehingga mereka mengenakan masker sebelum melanjutkan perjalanan”

” Dalam rapat koordinasi lintas sektor belum lama ini
informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dan
RSUPP Betun bahwa masyarakat yang terpapar
covid 19 jumlahnya sudah 53 orang sehingga dari informasi ini kita lakukan edukasi agar rakyat  harus taat menjalankan protocol covid 19 untuk memutus mata rantai
penularan covid.

Kapolres Malaka mengatakan  Pencegahan Covid 19 merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Malaka.

” Tañggung jawab pencegahan covid 19
bukan hanya tanggung jawab keamanan Polri, TNI tetapi seluruh elemen masyarakat” .

” Himbauan saya  supaya masyarakat harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan cara mengenakan masker saat berkendaraan sepeda motor dan mobil atau angkutan umum termasuk di tempat-tempat pelayan publik seperti pasar dan kantor-kantor pemerintah, BUMN dan Swasta. ( boni)