Catatan Redaksi : PEMILU KADA MALAKA 2020 CACAT HUKUM?. KPU MALAKA AKUI RUBAH DPT . (Tulisan 2)

Pemilu Kada Malaka meninggalkan catatan buram yang masih dipolemikkan hingga sekarang.  Ketika DPT disinktonksn dengan database kependudukan Kabupaten Malaka ditemukan ribuan pemilih yang NIK nya tidak terdaftar dalam database kependudukan dinas Dukcapil menjadi persoalan hukum yang sangat serius.

Terkait Perubahan DPT, Saksi Fridus Nahak di MK belum lama ini , menerangkan, sebagai petugas PPS diirinya menerima 2 DPT berbeda dari KPU. DPT pertama diterima pada 30 November 2020, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat C-6 Pemberitahuan. DPT ini kemudian ditarik kembali oleh KPU dan pada tanggal 4 Desember diganti dengan DPT yang baru. Kesaksian Fridus ini dibenarkan oleh Termohon, KPU Kabupaten Malaka, yang menjelaskan bahwa perubahan DPT tersebut dilalukan atas permintaan KPU RI.

Dalam laman resmi MKRI Saksi Ahli, Bernard L. Tanya ketika memberi penjelasan dalam persidangan, secara virtual mengatakan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah suatu ancaman serius bagi demokrasi yang beradab. Karena itu Mahkamah Konstitusi dinilai telah mengambil sikap yang tepat untuk menjadikan pelanggaran TSM sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.

Menjawab pendalaman Kuasa Hukum Pemohon, Yafet Yosafet Risy. Bernard L. Tanya berpendapat, ancaman yang sangat serius bagi demokrasi yang beradab adalah apa yang dikenal dengan TSM.

Terstruktur, jelas Bernard, adalah keterlibatan penyelenggara atau bersama-sama dengan pihak lain dalam berbagai pelanggaran yang menyebabkan pengaruh pada hasil perolehan suara masing-masing calon. Sedangkan Sistematis adalah adanya persekongkolan. Persekongkolan selalu merupakan kesatuan kehendak antara para pihak yang terlibat. Kemudian, Masif adalah baik perbuatan maupun akibatnya menyebar ke seluruh tahap atau menyebar ke seluruh bagian, yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Oleh karenanya, menurut Bernard L. Tanya, hal-hal seperti ini harus diperhatikan atau diadili oleh Mahkamah agar tercapai pemilu yang beradab dan keadilan yang substantif.

Menyinggung Asas Jurdil, Bernard berpendapat, penyelenggaraan pemilu atau pilkada harus berdasarkan azas jujur dan Adil (Jurdil). Azas Jurdil merupakan inperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum.

Prosedur-prosedur yang benar harus dijalankan agar penyelenggaraan Pilkada memang taat aturan. Prosedur dan mekanisme yang valid harus dijamin agar penyelenggaraan Pilkada dipastikan tiidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam bentuk dan jenis apapun, termaauk rekayasa administrasi pemilih. ( boni/ bersambung