Catatan Redaksi  : PEMILU KADA MALAKA 2020 CACAT HUKUM?. PASLON SN-KT BERJANJI MENGGAJI PARA FUKUN. (Tulisan 3-Terakhir)

Diketahui, dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Nomor Urut 1 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (Pihak Terkait) menjanjikan memberikan gaji bagi para pemangku adat apabila memilih paslon tersebut. Atas kejadian ini, Pemohon tidak melihat Bawaslu memberikan peringatan dan cenderung membiarkan peristiwa tersebut terjadi begitu saja.

Saksi Pihak Terkait (Paslon SN-KT), Yohanis Bere Nahak mengaku sejak tahun 2017, mereka sudah menerima insentif sesuai SK Kepala Desa Bereliku.
“Kami sudah menerima insentif, untuk 6 orang di desa kami, Desa Bereliku Ini bukan janji saat pilkada, tetapi sudah ada,” ungkap Yohanes saat ditanya Hakim Arif Hidayat.

Pengakuan Yohanes Bere Nahak patut dicurigai, mengingat para Fukun di Kabupaten Malaka tidak pernah mendapat gaji dari pemerintah. Pihak terkait terkesan menghadirkan saksi dari salah satu desa yang melakukan kebijakan pembayaran insentif bagi kelembagaan adat di desa yang bersangkutan.

Pengakuan Saksi Yohanes, sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa.

SK Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 mengatur, salah satu Penghasilan Tunjangan bagi Lembaga Adat Desa, bukan untuk menggaji para fukun di Kabupaten Malaka sesuai janji kampanye paslon Simon Nahak  dan Kim Taolin (SN-KT).

Janji politik, berbau politik uang oleh paslon SN-KT seharusnya diberikan sanksi administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan dapat dipidanakan berdasar Pasal 187a UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

Dalam laman resmi MKRI bersinggungan dengan imperatif nilai dari “JUJUR dan ADIL”, Bernard L. Tanya selaku Saksi Ahli mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemilu jujur dan adil, agar seluruh proses dalam rangkaian prosesi pemilu dari hulu sampai hilir itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan aturan dan dijalankan penuh integritas. maka ada terminologi mengenai pemilu yang berintegritas.

Lanjut Bernard, mengapa “Jujur dan Adil’ itu penting dan harus dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang sudah ditentukan dan harus berintegritas?. Oleh karena konstitusi menempatkan pemilu sebagai aktifitas yang beradab.
“Kita tidak ingin kembali ke rekrutmen politik yang penuh gesekan dan intrik yang dianggap uncivilized (tidak beradab, red), tetapi kita mengidealkan bahwa seluruh aktifitas politik termasuk pemilu harus dijalankan secara  beradab,” tandas Bernard.

Dalam konteks itulah menurut Bernard, segala rekayasa, dugaan rekayasa, dugaan manipulasi baik itu bersifat administratif apalagi prosedural dan juga kebijakan itu dianggap harus dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap asas-asas imperatif nilai yang mendasari pemilu dan termasuk pemilu kada yaitu ADIL dan JUJUR.(boni).