DPRD Kabupaten Malaka Desak Pemerintah Segera Atasi Penyebab Banjir Bandang Benenai

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Devi H Ndolu meminta Pemda Malaka melalui Dinas Teknis terkait untuk segera mengambil langkah-langkah cepat dan strategis dalam penanganan banjir bandang Benenai.

Salah satu langkah yang harus menjadi skala prioritas penanganan pemerintah yakni mengatasi penyebab banjir agar tidak meluas ke desa-desa karena akibatnya sangat fatal.

Kalau dibiarkan maka bisa merusak berbagai fasilitas publik yang dibangun pemerintah seperti jalan raya, sekolah, puskesmas termasuk merusak harta milik masyarakat seperti rumah dan hasil pertanian warga.

Dalam konteks banjir saat ini pemerintah harus bertindak cepat dalam hal penanganan penyebab banjir sehingga tidak meluas kemana-mana karena akan menyusahkan rakyat.

Devi H Ndolu menyampaikan hal itu kepada wartawan, Kamis ( 1/4-2021) malam ini.

Dikatakannya, model penanganan banjir harus mencontohi terobosan yang dilakukan dalam pemerintahan SBS-DA karena terbukti sangat manjur selama lima tahun terakhir tidak terjadi banjir.

” Sebagai Contoh, Tahun 2016 lalu terjadi luapan banjir di Umaau – Kecamatan Weliman dapat ditangani dengan cepat . Bupati SBS waktu itu turun dan berkantor di lapangan dan mengawasi langsung dinas teknis melakukan pekerjaan penutupan saluran yang jebol dan terbukti sangat berhasil”

” Kita harapkan model penanganan banjir dengan cara mengatasi luapan banjir seperti itu yang harus dilakukan agar rakyat terhindar dari terjangan banjir bandang”

” Jadi model penanganan banjir harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa agar bisa teratasi”

” Prinsipnya DPRD tetap memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal penanganan banjir”

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Penjabat Bupati Viktorius Manek, S.Sos, M.Si bergerak cepat dan senantiasa mengantisipasi segala kemungkinan bencana alam yang terjadi akibat curah hujan yang semakin tinggi beberapa hari belakangan.
Walau di hari libur, Penjabat Bupati mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir bersama Staf Ahli, Asisten Setda Kabupaten Malaka,  Pimpinan Perangkat Daerah dan instansi tekhnis terkait, Kamis (1/4).

Ketika dikonfirmasi usai rapat, Viktorius Manek yang juga Kepala Dinas PMD Provinsi NTT mengemukakan pada kesempatan pertama untuk penanggulangan bencana alam seperti banjir dan akibat ikutan dari bencana tersebut,  Pemerintah selalu berdiri di garis terdepan dan tidak pernah tinggal diam.

“Dinas dan instansi tekhnis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan sudah sigap di lapangan dan dipastikan tidak ada kendala jika ada laporan dari Camat, Kepala Desa terkait bencana. Bahkan tenaga lapangan sesuai laporan, tetap dan terus standby di lapangan,” katanya.

Menurutnya, dalam situasi apapun pemerintah selalu hadir bersama rakyat untuk mencarikan solusi.

“Pemerintah tidak pernah tinggal diam dan selalu mencari solusi atau jalan keluar, jika berhadapan dengan kepentingan masyarakat,” katanya tegas.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malaka, Gabriel Seran ketika diwawancarai menjelaskan sesuai arahan Penjabat Bupati Malaka bencana harus ditangani dari 2 pendekatan yakni penanganan penyebab dan penanganan akibatnya.

“Dalam arahan pada saat rapat, Penjabat minta supaya dua penanganan ini berjalan sekaligus sehingga tetap ada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak,” kata Gabriel.

Ditanya tentang koordinasi yang dibangun bersama instansi tekhnis lainnya, Gabriel menjelaskan semua sudah berjalan dengan baik dan sudah ada action di lapangan. ( boni)