Desa Diminta Jangan Tebang Pilih Dalam Pendataan Kerugian Warga Korban Banjir di Malaka.

Desa diminta tidak tebang pilih dalam melakukan pendataan terhadap kerugian yang diderita warganya akibat terjangan banjir di Kabupaten Malaka belum lama ini.

Desa dan BPD didesa setempat harus bekerja sama dengan tim pendata dari BNPB dan petugas yang ditugaskan BPBD Kabupaten Malaka agar data yang dihimpun benar-benar riil sesuai kondisi riil di lapangan.

Pj Bupati Malaka, Viktor Manek mengatakan hal itu kepada wartawan saat dihubungi, Minggu ( 11/4-2021).

Dikatakannya, sesuai kewenangannya Pj Bupati sudah melakukan rapat koordinasi dengan dinas teknis dan Badan terkait dalam hal penanganan data bencana yang riil di lapangan” S

” Bagi desa-desa yang terdampak bencana banjir saya minta kepada Kepala Desa dan aparatnya serta BPD harus proaktif bekerja sama dengan petugas dari Kementrian dan BNPB terkait pendataan di lapangan agar tidak ada yang tertinggal”

” Sisir semua di Wilayah desa mulai dari RT/RW dan dusun yang ada di wilayah desa itu dan sekali lagi ditegaskan jangan ada tebang pilih”

” Bila ada desa yang tebang pilih dalam hal pendataan supaya segera dilaporkan ke Bupati supaya segera ditangani”

Kalak BPBD Kabupaten Malaka, Gabriel Seran secara terpisah kepada wartawan mengatakan sesuai hasil Video Conference bersama Kepala BNPB Pusat, Letjen Doni Monardo, Sabtu tadi malam memberikan arahan kepada Kabupaten/Kota yang terdampak bencana supaya segera menyiapkan data yang Valid pada kesempatan pertama berkaitan dengan bantuan perumahan dan stimulans agar sesuai by name-by address agar tidak terlupakan.

” Sementara ini tim kita turun ke lapangan untuk menghimpun semua data kerusakan disetiap desa yang terdampak banjir sesuai arahan BNPB”

” Ini kegiatan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dalam kondisi tanggap darurat dengan menggunakan dana siap pakai dari Pusat”

” Kondisi kita saat ini dalam keadaan darurat sehingga semua metode dan prosedur formal diabaikan, tidak menggunakan pelelangan tetapi menggunalan cara Penunjukan lamgsung ( PL)

” Pemberlakuan tanggap darurat di Kabupaten Malaka selama 14 hari dan sesuai ketentuan bisa ditambah 7 hari lagi terhitung dari tanggal 4 April 2021″

” Setelah usai masa pemberlakuan tanggap darurat kita akan memasuki tahap transisi darurat ( tahap pasca bencana ) yang berlaku hingga akhir tahun ini sehingga semua warga yang terdampak bisa terlayani” ( boni)