Warga Malaka Minta Pemerintahan SN-KT Harus Konsisten Berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Baru satu hari dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang biasa disebut SNKT diminta masyarakat Kabupaten Malaka untuk menepati janji kampanyenya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) di Kabupaten Malaka.

Niat baik SNKT itu harus didukung guna menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendorong percepatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Malaka.

Harapan itu disampaikan warga Kabupaten Malaka, Paulus Jobul kepada wartawan saat ditemui di Besikama – Malaka Barat, Selasa ( 27/4-2021).

Paulus mengatakan pemberatasan KKN seperti yang disampaikan SNKT saat kampanye lalu harus benar-benar dilaksanakan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

” Secara pribadi saya sangat mendukung niat baik itu karena sebuah daerah itu dikatakan maju bila bebas dari unsur KKN baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”

” Kita berharap pemerintahan yang baru ini bisa tuntaskan Korupsi dan kita berharap jangan ada korupsi di Malaka selama masa kepemimpinan SNKT”

Dikatakannya, salah satu upaya untuk mengeliminir terjadinya korupsi di Kabupaten Malaka yakni tidak ada tebang pilih dalam hal penanganannya termasuk mengindari KKN dalam semua urusan baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malaka.

Warga Malaka Barat lainnya, John kepada wartawan mengatakan hal senada.

” Kita harus memberikan dukungan kepada Bapak SNKT untuk membuktikan kepada rakyat bahwa selama masa kepemimpinannya benar-benar bersih dan bebas KKN”

” Kita sangat yakin karena Bupati Simon Nahak dengan latar belakang pendidikan hukum tentu mengetahui tip-tip cerdas untuk memberantas KKN di Malaka”

” Kita berharap sesuai janji beliau saat kampanye benar-benar diwujudkan agar masyarakat bisa hidup lebih baik dan lebih sejahtera”

” Salah satu cara untuk mengeliminir KKN di Malaka harus dimulai dari diri Bupati dan wakil bupati yakni tidak berkompromi dengan perilaku koruptif yang dilakukan oleh siapa saja yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan” ( boni)