Romo Leo Nahas Sesalkan Kelambanan Pemerintah Tangani Pembersihan Material Banjir di Jalan Raya

Pastor Paroki Kleseleon, Rm Leo Nahas, Pr sangat menyayangkan kelambanan pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melakukan penanganan rekonstruksi bencana pasca bencana banjir 4 April lalu.

Pasalnya, berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah milik pemerintah dan fasilitas umum lainnya belum bisa dimanfaatkan secara optimal lantaran masih tertimbun endapan lumpur dan material banjir sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan pelayanan publik lainnya.

Kita minta pemerintah harus fokus urus rakyat supaya pemulihan pasca bencana banjir benar-benar membantu dan melancarkan aktifitas rakyat setiap hari.

Pastor Paroki Kleseleon, Rm Leo Nahas, Pr mengatakan hal itu kepada wartawan di Kleseleon- Weliman – Kabupaten Malaka, Rabu ( 5/5-2021).

” Sebagai Pastor Paroki saya prihatin sekali dengan lambannya penanganan rekonstruksi penanganan bencana pasca banjir di wilayah Weliman dan Malaka Barat khususnya pembersihan badan dan bahu jalan dari tumpukan material banjir”

” Kita sangat paham dengan kesibukan pemerintah dan birokrasi yang harus dilalui untuk penanganan rekonstruksi pasca bencana”

” Dari pemberitaan media kita juga sudah mengikuti bagaimana upaya pemerintah untuk membantu masyarakat terkait bencana banjir namun harusnya pemerintah lebih responsif memperhatikan masalah-masalah urgen yang harus segera ditangani dan tidak bisa ditunda apapun alasannya”

” Contoh kecil saja, urusan jalan raya utama Selatan Pulau Timor yang melintasi desa Naas, Motaulun dan Kleseleon tidak diurus padahal sudah satu bulan bencana itu terjadi”

” Masih terdapat tumpukan material banjir seperti lumpur dan sampah diatas bahu dan badan jalan yang tidak terurus hingga saat ini sehingga sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan”

” Ini tidak bisa dibiarkan karena sangat mengganggu dan membahayakan pelintas jalan saat musim penghujan dan debu yang mengepul saat panas”

” Seharusnya pemerintah lebih responsif dan peka melihat kondisi seperti ini karena hal-hal yang berkaitan dengan public goods itu tanggungjawab pemerintah, bukan masyarakat”

Kalak BPBD Kabupaten Malaka, Gabriel Seran kepada wartawan mengatakan terkait penanganan rekonstruksi pasca bencana sudah dilakukan pembagian tugas dan penanganan di lapangan untuk semua dinas teknis. Untuk urusan infrastruktur jalan ditangani dinas PU.

Kadis PUPR Kabupaten Malaka, Yohanes Nahak hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. ( boni)