Pernyataan Bupati Simon Bekukan SK Teda Telanjanggi DPRD Sebagai Mitra Kerja

Ketua Organisasi Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Malang merasa prihatin terkait pernyataan kontraversial Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, melakukan pebekukan ribuan SK Tenaga Kontrak Daerah (Tedah) saat menghadiri misa penutupan bulan Maria (31/5) kemarin.

Dimana perbuatan Bupati Malaka tersebut secara tidak langsung tidak menganggap DPRD Kabupaten Malaka sebagai mitra kerja, artinya sudah menelanjanggi anggota DPRD Kabupaten Malaka sebagai mitra kerja. Demikian disampaikan Ketua IMMALA Malang Melky Ati saat dikonfirmasi Media ini. Kamis, 3/6/2021.

Melky menegaskan bahwa
peryataan kontraversial Bupati Malaka Dr Simon Nahak tersebut hanya secara lisan tanpa ada sidang dengan DPRD sebagai mitra kerja. Dimana seperti diketahui bahwa
angaran untuk tenaga kontrak tersebut sudah di ditetapkan sebagai peraturan Daerah Kabupaten Malaka (PERDA) APBD 2021 karena Perda tersebut antara kesepakatan Legislatif dan Eksekutif, kedua lembaga ini hari bersama untuk sepakat, bukan peryataan sepihak.

“Saya yakin dan percaya bawah Bupati memiliki caranya untuk membangun daerah Malaka, namun pernyataan kontraversial seperti yang di sampaikan oleh bupati Malaka akan membekukan SK Teda itu sebuah wacana dari bupati bukan sebua keputusan, karena bupati belum melakukan rapat dengan Anggota DPRD” Ujarnya

Walaupun demikian, lanjut Melky dengan peryataan Bupati Malaka secara lisan tanpa ada rapat dengan Anggota DPRD berarti Bupati sudah tidak secara langsung menelanjangi DPRD Malaka sebagai mitra kerja.

Melki menambahkan, dengan pernyataan kontraversial Bupati Malaka bisa menjadi suatu wacana yang harus dipertimbangkan agar fungsi kontrol DPRD benar di uji demi kepentingan masyarakat Malaka.

“Saat ini Anggota DPRD sebagai penyambung lidah rakyat diuji, jangan sampai hanya menduduki kursi yang dititipkan oleh rakyat Malaka, namun hanya tidur saat sidang dan hanya nyanyikan paduan suara saat sidang soal rakyat. Ungkap Melki sambil meniru nyanyikan lagu Iwan fals Wakil Rakyat.

Terpisah mantan Ketua IMMALA Malang Periode 2019/2020 Adrianus Bria menegaskan terkait kebijakan pembekuan Tedah dan di rumahkan tentunya akan menambah jumlah penganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan di Malaka

Adi Bria mengungkapkan keprihatinannya bahwa belum lama ini Malaka baru saja melewati korban banjir bandang banyak rumah yang rusak, banyak petani yang gagal panen, banyak ternak yang mati ini sudah membuat masyarakat terpukul.

“Seharusnya Bupati dalam mengambil keputusan ini melihat waktu yang tepat” Ungkapnya (****)