Mutasi Pejabat Dilingkup Pemkab Malaka Dipertanyakan Warga

Mutasi Pejabat Eselon dilingkup Pemkab Malaka menyimpan sejuta misteri dan menjadi bahan pertanyaan masyarakat.

Pasalnya, sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh melakukan mutasi selama enam bulan sesudah pelantikan bupati dan wakil Bupati terpilih dimana hal itu diatur dalam UU No 10/ tahun 2016.

Justru yang terjadi di Kabupaten Malaka itu berbeda .  Terjadi mutasi karena ada pencopotan pejabat yang mendapatkan  Jabatan dengan SK Bupati Definitif  diganti dengan  Orang lain yang diangkat  dengan SPT dari Sekda Malaka, Donatus Bere, SH atas nama Bupati Malaka.

Sesuai regulasi, Bupati belum boleh otak atik para pejabat setelah dilantik 6 bulan ke depan kecuali mendapatkan  surat persetujuan Mendagri melalui Gubernur NTT, kecuali mengisi jabatan  yang kosong, yang berhalangan tetap bukan bongkar pasang seperti saat ini.

Sangat disayangkan seorang Sekda buat kegaduhan birokrasi disaat masa transisi kepemimpinan Bupati Malaka.

Ketua AMPG   Malaka, Robi Klau mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Malaka, Sabtu (5/6-2021).

Dikatakannya,  SPT yang dikeluarkan Sekda Malaka atas nama Bupati Malaka itu  harus mencatumkan Nomor dan Tanggal SK Bupati, bukan Sekda berinisiatif sendiri karena Sekda tidak  ada Kewenangan sebagai Pembina Kepegawaian.

” Kita patut pertanyakan apa motivasi Sekda mengeluarkan SPT itu.   Pertama, Sekda  dengan sengaja berniat membuat kegaduhan birokrasi di Kabupaten Malaka atau alasan lainnya  karena  tidak paham ketentuan.  Bila tidak paham itu sangat miris seorang Sekda  memiliki kemampuan seperti ini”

Pengacara muda Malaka, Edu Nahak  kepada wartawan melihat ada kejanggalan dalam mutasi yang dilakukan Sekda Malaka atas nama Bupati.

” Yang namanya mutasi itu harus disertai dengan SK Pemberhentian, setelah itu baru ditindaklanjuti dengan serah terima barang-barang yang melekat dengan jabatan seperti mobil dan lainnya”

” Justru yang terjadi Sekda mau ambil begitu saja tanpa adanya serah terima”

” Setahu saya, yang namanya mutasi itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yakni sebuah keputusan harus diikuti dengan keputusan yang lain”

” Yang namanya SK Bupati itu harus dicabut dengan SK Bupati juga, bukan  hanya dengan SPT Sekda”

” Ini patut dikritisi, sesungguhnya ada apa dibalik mutasi itu.  Kita patut pertanyakan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain yang tersembunyi dibalik mutasi itu”

Sekda Malaka, Donatus Bere, SH hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi ( boni)

 

 

 

.