Sekda Malaka Diduga Salah Gunakan Kewenangan Mutasi Pejabat di Lingkup Pemkab Malaka 

Sekda Malaka, Donatus Bere, SH diduga kuat menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan mutasi para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Malaka belum lama ini.

Tindakan Sekda Malaka , Donatus Bere,SH yang membuat keputusan sendiri dengan mengeluarkan SPT untuk memutasi pejabat itu perbuatan ilegal, tidak benar dan menyalahi hukum adminsistrasi negara.

Bila Sekda yang lakukan itu maka bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan sehingga SPT yang dikeluarkan itu harus batal demi hukum.

Karena Sekda melanggar aturan dan membuat keputusan sendiri maka sudah selayaknya diperiksa pejabat berwenang Inspektorat Kabupaten Malaka dan Inspektorat Provinsi NTT.

Hal itu disampaikan Tokoh Masyarakat Malaka, Pius Klau Muti kepada wartawan di Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka, Sabtu ( 5/6-2021).

Dikatakannya, tindakan Sekda Malaka yang membuat keputusan sendiri untuk memutasi para pejabat eselon di lingkup Pemkab Malaka itu sudah diluar ketentuan dan diluar keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku.

” Seharusnya Bupati sebagai Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan termasuk menempatkan pejabat dimana saja karena memang sesuai regulasi diberi kewenangan dan kuasa untuk melakukan hal itu”

Pius yang juga mantan birokrat senior di Kabupaten Belu itu juga mengatakan seorang Sekda tidak memiliki kuasa karena yang memiliki kuasa untuk mutasi itu sesuai aturan hanya ada pada Bupati.

” Tugas Sekda itu mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang ada dan membantu Bupati menyusun kebijakan”

” Jadi Sekda itu pembantu Bupati sehingga Bupati minta dulu baru Sekda bantu”

” Kalau Sekda membuat keputusan sendiri dengan membuat SPT untuk memutasi pejabat itu tidak tidak benar dan menyalahi hukum administrasi negara”

” Kalau Sekda yang lakukan hal itu maka termasuk penyalahgunaan kewenangan sehingga harus diperiksa Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Provinsi karena seorang pejabat itu tidak kebal hukum”

Menyinggung soal keabsahan SPT yang dikeluarkan oleh Sekda Malaka untuk memutasi para Pejabat, Pius yang juga salah seorang pemrakarsa Pemekaran Kabupaten Malaka itu mengatakan SPT yang dikeluarkan Sekda Malaka itu Cacat sehingga harus batal absolut dan batal demi hukum ( Nitik Vanrecht Wege).

” Tindakan Sekda itu termasuk penyalahgunaan kewenangan karena tidak diperintah bupati tetapi dia bikin keputusan sendiri untuk mengeluarkan SPT padahal tugas seorang Sekda itu hanya susun kebijakan untuk membantu bupati”

” Kalau Sekda Keluarkan Keputusan TUN berarti dia menyalahgunakan kewenangan karena pejabat TUN yang bisa membuat keputusan itu hanya Bupati”

” Hal seperti diatas harus diluruskan sehingga tidak menyesatkan”

” Keputusan yang dibuat Sekda harus dikritisi terutama dalam hal penataan birokrasi sehingga tidak terkesan asal pasang sesuai kemauan pejabat”

” Tindakan yang dilakukan Sekda itu bukan untuk menata birokrasi tetapi termasuk mengobok-obok birokrasi sehingga perlu diluruskan”

Sekda Malaka, Donatus Bere,SH hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. ( boni)