Bupati Simon Harus Luruskan Penataan Birokrasi Yang ‘Bengkok’ di Malaka

Bupati Malaka, Simon Nahak harus bisa meluruskan penataan birokrasi yang ‘bengkok’ yang dilakukan Sekda Malaka, Donatus Bere, SH belum lama ini, yang melakukan mutasi kepada para pejabat di lingkup Pemkab Malaka yang tidak sesuai aturan hukum Administrasi Negara yang berlaku.

Bupati Malaka harus tegas dan memanggil Sekda Malaka, Donatus Bere,SH untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mutasi yang dilakukannya .

Apabila mutasi itu tidak benar dan tidak sesuai aturan maka harus diluruskan dalam upaya penataan birokrasi yang lebih baik di Kabupaten Malaka.

Hal itu disampaikan Ketua AMPG Kabupaten Malaka, Robi Klau kepada wartawan di Betun, Rabu ( 9/6-2021).

Robi mengatakan soal mutasi pejabat dilingkup pemkab Malaka belum lama ini harus diklarifikasi dan diluruskan sesuai pernyataan Bupati saat kampanye untuk meluruskan yang bengkok dan membetulkan hal-hal yang salah di Kabupaten Malaka jika terpilih menjadi Bupati.

” Kita patut pertanyakan dasar mutasi yang dilakukan Sekda itu apa, karena soal mutasi itu kewenangannya ada di Bupati dan sesuai mandat UU no 10 tahun 2016 Bupati baru bisa melakukan mutasi 6 bulan sejak tanggal pelantikan”

” Ah… yang benar saja…. masak SPT yang dikeluarkan Sekda bisa mengalahkan SK Bupati?? Itu aturan dari mana?”

” Kita sudah lihat semua regulasi yang ada ternyata tidak ada satu regulasipun yang memberikan kewenangan bagi seorang Sekda untuk melakukan mutasi kecuali untuk mengisi kekosongan jabatan”

” Dalam pandangan kami tindakan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH melakukan mutasi dengan mengeluarkan SPT itu tidak sesuai ketentuan dan melanggar aturan”

” Itu Sekda mau tata birokrasi atau hancurkan birokrasi??” Kalau tidak diluruskan akan menjadi preseden buruk bagi penataan birokrasi di Malaka kedepan”

” Kalau kita lihat dan baca Surat Edaran Kepala BKN nomor: 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Kegawaian, maka Surat Edaran ini dimaksudkan hanya sebagai pedoman dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja, tugas dan fungsi dapat tetap berjalan efektif”

” Kalau  kita perhatikan Isi Surat Edaran Kepala BKN  point 3, huruf b  mengatakan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak dapat
melaksanakan tugas/ terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas maka pejabat pemerintah diatasnya agar menunjuk pejabat
lain di lingkungannya sebagai pelaksana Harian atau Pelaksanan Tugas”

” Jadi Sekda jangan asal copot orang dan ganti orang karena makna dari surat edaran itu pejabat pemerintah diatasnya dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya kalau syaratnya
terpenuhi yaitu terdapat Pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas dan  terdapat-kekosongan pejabat”

” Dengan demikian edaran diatas tidak bisa digunakan untuk memutasi pejabat   karena tidak ada kevakuman jabatan Pelaksana Tugas dan Pejabat lama masih melaksanakan tugas sebagai PLT pada Dinas atau  Badan”

” Kita sangat sayangkan langkah berani Sekda Donatus Bere, SH melakukan mutasi tanpa dasar dan ini akan berdampak buruk bagi penataan birokrasi kedepan”

” Setahu saya, Sekda Malaka itu ASN Senior yang paham benar akan aturan kepegawaian karena jam terbangnya cukup tinggi dan dalam Bulan Desember tahun ini sudah pensiun sehingga jangan mewariskan kesalahan dalam penataan birokrasi bagi anak cucu di Rai Malaka” ( boni)