SPT Sekda Malaka  Ganti Pejabat Itu Cacat dan Harus Batal Demi Hukum – Bupati Harus Panggil Sekda Untuk Luruskan

Surat Perintah Tugas ( SPT) yang dikeluarkan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Pasalnya, tidak ada rujukan aturan yang digunakan Sekda untuk memutasi para pejabat.

Dalam konteks SPT diatas Sekda dinilai menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki  dan asal pasang aturan untuk memutasi pejabat.

Hal seperti ini harus diluruskan dalam penataan birokrasi di Malaka kedepan. Bila dibiarkan birokrasi di Malaka bisa hancur lebur dan berantakan.

Bupati sebagai pemilik otoritas sebagai Pembina Kepegawaian harus memanggil Sekda untuk meluruskan hal itu dan bila ada kekeliruan dalam penerbitan SK Plt oleh Sekda maka harus diluruskan dan dibatalkan

Pengacara muda Malaka, Primus Seran Taek, SH, MH mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun- Ibu Kota Kabupaten Malaka, Rabu (9/6-2021)

Primus mengatakan SPT yang dikeluarkan sekda Donatus Bere,SH untuk melakukan Mutasi Pejabat (mengisi pejabat baru sementara pejabat lama masih ada )merupakan hal yang
dilakukan di luar kewenangan sorang Sekda (over lapping kewenangan).

” Dari sini juga bisa kita lihat legal standing sebuah produk hukum maka Surat Perintah
Melaksanakkan Tugas yang dikeluarkan seorang Sekretans Daerah tidak dapat
menggugurkan Surat Keputusan Bupati, dengan demikian maka Surat Perintah Melaksanakan Tugas tersebut cacat hukum atau dengan kata lain harus
batal demi hukum”

” Kita mau tanya Sekda dia gunakan rujukan yang mana untuk melakukan mutasi kepada para pejabat itu”

” Kalau kita perhatikan Surat Edaran Kepala BKN nomor: 1/SE/I/2021 tentang
Kewenangan Kegawaian, maka Surat Edaran ini dimaksudkan hanya sebagai pedoman
dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja, tugas dan fungsi dapat tetap berjalan efektif”

” Kalau kita perhatikan Isi Surat Edaran Kepala BKN point 3, huruf b mengatakan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak dapat
melaksanakan tugas/ terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas maka pejabat pemerintah diatasnya agar menunjuk pejabat
lain di lingkungannya sebagai pelaksana Harian atau Pelaksanan Tugas”

” Kalimat tersebut di atas adalah kalimat bersyarat artinya pejabat pemerintah diatasnya dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya kalau syaratnya
terpenuhi yaitu terdapat Pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas dan terdapat-kekosongan pejabat”

” Dengan demikian edaran diatas tidak bisa digunakan untuk memutasi pejabat karena tidak ada kevakuman jabatan Pelaksana Tugas dan Pejabat lama masih melaksanakan tugas sebagai PLT pada Dinas atau Badan”

” Kita juga meminta kepada Bupati Malaka sebagai pembina kepegawaian agar memanggil Sekda untuk mengklarifikasi masalah ini dan apabila terdapat kekeliruan supaya diperbaiki dalam rangka penataan birokrasi yang benar sesuai kaidah-kaidah dan aturan hukum yang benar” ( boni)