Hanya Ada di Malaka, Satu Kantor Dipimpin Dua Kepala …Malaka Beda Naaa!!!!

Penataan Birokrasi di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT sangat memprihatinkan dan amburadul.

Pasalnya,  pelaksanaan mutasi yang dilakukan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH  diawal pemerintahan SN-KT telah menimbulkan dualisme kepemimpinan di Kantor-Kantor  yang dimutasi dimana dalam satu kantor pemerintahan ada dua kepala badan atau kepala dinas.

Anehnya, Bupati Malaka, Simon Nahak sebagai pejabat TUN dan Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin hingga berita ini diturunkan terlihat masih tenang-tenang saja dan belum ada langkah konkrit dari dua pemimpin itu untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi  sehingga dualisme kepemimpin pada dinas/badan masih terlihat kental dan sangat mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan disetiap instansi yang kena mutasi.

Sesuai hasil pantauan media ini, Selasa ( 15/6-2021) di Badan Kesbangpol Kabupaten Malaka masih terdapat dualisme kepemimpinan itu. Kantor itu masih dipimpin Drs Gaudensius Klau Sebagai Kaban yang menjabat sebagai Sekertaris di kantor itu, selanjutnya diangkat dan ditetapkan dengan SK Bupati Malaka sebagai Penjabat Kaban dalam kantor yang sama. Sementara di Kantor yang sama Sekda Malaka mengeluarkan SPT kepada Gregorius Klaran untuk menjabat sebagai Kepala Kesbangpol menggantikan Dens Klau.

Dualisme kepemimpinan itu terjadi ketika diawal kepemimpinan SN-KT, Sekda Malaka, Donatus Bere, SH atas nama Bupati Malaka melakukan manufer memutasi pejabat pada beberapa kantor yang buntutnya bermasalah seperti saat ini dimana setiap kantor memiliki dua kepala. Contoh konkrit, Dens Klau Sekretaris merangkap Kaban dengan dasar SK Bupati Malaka dan Gregorius Klaran ditunjuk Sekda Malaka dengan SPT untuk menggantikan Dens.

Kaban Kesbangpol Kabupaten Malaka, Gaudensius Klau ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya dualisme kepemimpinan itu.

” Terhadap SPT Sekda saya sudah surati dan menjawab surat Sekda termasuk membuat telaahan staf yang disampaikan kepada Bupati Malaka”

” Kepada Pak Goris yang diberi SPT oleh Sekda saya minta supaya membawa SK Pemberhentian saya sekaligus menunjukkan SK Pengangkatan dari Bupati Malaka kepada dirinya sebagai penjabat yang baru”

” Sebagai penjabat saya taat dan loyal kepada pimpinan tetapi proses mutasi itu harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi”

” Mutasi pejabat itu bukan sekedar bongkar pasang pejabat tetapi juga menyangkut penyerahan berbagai aset dari pejabat lama kepada pejabat baru”

” Penyerahan jabatan dan aset itu harus sesuai ketentuan agar tidak bermasalah dikemudian hari”

Sekda Malaka, Donatus Bere,SH ketika dikonfirmasi wartawan terkait mutasi yang dilakukan hanya memberikan respon dengan memberikan jempol pada pesan WA.

Sementara itu Bupati dan Wakil Bupati Malaka, SN-KT hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. ( boni)