GMNI Belu Desak Bupati  Simon  Cabut Kembali SK  Pembekuan Ribuan Teda di Malaka

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) Belu  mendesak Bupati Malaka, Simon Nahak
untuk segera mencabut kembali Surat Keputusan pemberhentian ribuan tenaga kontrak daerah ( Teda) di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT.

Pasalnya, pembekuan ribuan
teda itu Cacat Prosedur dan dampaknya tidak kondusif bagi pembangunan di Kabupaten Malaka.

Pemnekuan teda secara serentak itu akan menyebabkan pengangguran klaster baru di Kabupaten Malaka dan secara matematic akibat dari pemberhentian 3000an Teda itu maka Bupati Malaka secara sadar telah menyengsarakan nasib ribuan orang di Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan RI-RDTL.

Demikian rilis berita yang disampaikan GMNI Belu yang diterima wartawan media ini, Jumat (18/6-2021).

Dalam rilis itu disebutkan keputusan Bupati Malaka, Simon Nahak dalam SK NO. BKPSDM.816/282/6/2021 tentang pemberhentian tenaga kontrak daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2021 cacat prosedur dan sepihak karena tidak ada rapat paripurna antara eksekutif dan lembaga legislatif DPRD Kabupaten Malaka.

Ketua GMNI Belu, Hendrianus A. Modok mengatakan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Kontrak Daerah telah dituangkan dalam APBD II Kabupaten melalui rapat paripurna eksekutif dan lembaga legislatif DPRD Kabupaten Malaka dan ditetapkan melalui   APBD II Tahun 2021 pada tanggal 30 desember 2020 dan di PERDAkan dalam PERDA NO. 6 tahun 2020, diundangkan  dalam lembaran daerah  Kabupaten Malaka Tahun 2020 no. 6 .

” Keputusan Bupati itu harus dibatalkan karena PERDA no 6 tahun 2020 belum di cabut melalui rapat paripurna antara pihak eksekutif dan legislatif DPRD kab. Malaka”

” PERDA ini sampai saat ini masih berlaku sampai dgn tanggal 30 desember tahun 2021, maka dari itu bupati malaka jangan serta- merta mengeluarkan surat keputusan sebelum Perda ini di cabut”, kata Henrik.

Dalam rilis itu GMNI BELU juga  mendesak lembaga DPRD Kabupaten Malaka untuk mengambil sikap tegas terhadap keputusan Bupati Malaka yang sangat jelas-jelas mencoreng nama baik lembaga DPRD Kabupaten Malaka.

Sementara itu Bupati Malaka, Simon Nahak dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan pembekuan teda itu perlu dilakukan karena menyedot anggaran daerah yang cukup besar setiap tahun.

Bupati Simon mengatakan anggaran yang ada akan dimanfaatkan untuk mendanai program-program prioritas yang diusung SN-KT ( boni)