Perpenda Malaka Gelar Aksi Demonstrasi Tuntut Bupati Simon Batalkan SK Pembekuan Ribuan Teda di Malaka

Perkumpulan Penjaga Perdamaian dan Keadilan ( Perpenda ) Malaka dan beberapa organisasi terkait menggelar aksi demonstrasi di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka, Senin (21/6-2021).

Aksi Demonstrasi itu digelar dengan salah satu tuntutannya yakni menuntut Bupati Malaka, Simon Nahak untuk mencabut atau membatalkan kembali SK Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah ( Teda).

Aksi Demonstrasi itu digelar dari depan rumah milik Wabup Malaka, Kim Taolin di Tubaki -Betun dan rombongan berarak ke Gedung DPRD Kabupaten Malaka untuk menyampaikan aspirasinya dan diterima Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Devi H Ndolu bersama beberapa anggota dewan.

Dalam agenda, rombongan pendemo mau bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Malaka bersama Sekda Malaka tetapi ketiga pejabat teras itu tidak hadir di rumah rakyat itu.

Ketua Perpenda Malaka, Marianus Robyanto Koen kepada wartawan sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak pemerintah di gedung DPRD Kabupaten Malaka.

” Kami sudah serahkan tuntutan kami kepada DPRD dan sudah diterima Waket 1 DPRD, Devi Ndolu untuk selanjutnya disampaikan ke Pemerintah”

” Kami terus pantau tindak lanjut dari aspirasi yang kami sampaikan, dan bila tidak direspon maka kami akan gelar lagi aksi demo dengan menghadirkan massa yang lebih besar”

Berikut ini beberapa tuntutan Perpenda Malaka Bersama Aliansi Taktis yang ditanda tangani Ketua Perkumpulan Penjaga Perdamaian dan Keadilan ( Perpenda ) Malaka, Marianus Robyanto  Koen, ST  dan Sekertaris, Yoseph Kupertino Neri Molo,SH yang diterima media ini.

Pertama, Menuntut Bupati Malaka agar segera mencabut atau membatalkan SK Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah ( Teda ) Kabupaten Malaka.

Kedua, Menuntut Bupati Malaka agar segera minta maaf  atas pernyataannya terhadap tenaga kontrak daerah yang kerja part time demi menambah penghasilan hidup.

Ketiga, Menuntut Bupati Malaka agar segera membatalkan mutas pegawa yang tidak berdasarka sn kajian kebutuhan instansi.

Keempat, Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk segera membangun tanggul-tanggul yang rusak dan bangun tanggul untuk cegah banjir di Aintasi.

Kelima, Menyerukan kepada Gubernur NTT agar segera copot sekda Malaka.

Keenam, Menuntut DPRD Kabupaten Malaka untuk memanggil Bupati dan Wakil Bupati  Malaka  terkait SK Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah  Tahun Anggaran 2021 dan pekerjaan pembangunan tanggul sepanjang Sungai Benenai. ( boni)