Pemerintah Harus Fokus Tangani Perbaikan Tanggul Jebol Sepanjang DAS  Benenai di Malaka – NTT

Pemerintah Kabupaten Malaka harus fokus untuk melakukan perbaikan tanggul yang  jebol  sepanjang DAS Benenai  dan menjadikannya sebagai persoalan serius yang harus mendapatkan penanganan.

Percepatan penanganan perbaikan tanggul jebol itu harus segera  dilakukan saat ini untuk melindungi aset-aset pembangunan berupa sarana pelayanan publik yang dibangun pemerintah  termasuk harta kekayaan masyarakat.

Pemerintah harus transparan dan terbuka  mengungkapkan rencana-rencananya  khususnya tentang perbaikan tanggul  sehingga masyarakat tidak bingung dan panik terhadap  bencana banjir dimasa mendatang.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Fraksi Partai Golkar, Markus Baria Berek  kepada wartawan, Jumat (2/7-2021)

Markus mengatakan persoalan banjir bandang Benenai yang bisa setiap saat  mengakibatkan bencana tahunan di Malaka harus mendapatkan perhatian serius pemerintah untuk penanganannya agar mengeliminir dampak banjir bagi masyarakat.

” Itu hukumnya wajib diperhatikan pemerintah dan tidak bisa ditunda tunda dengan alasan apapun karena hal itu bertautan langsung dengan nyawa rakyat, keamanan dan kenyamanan rakyat sehingga harus ditangani secara cepat dan terukur”

 

” Dalam pantauan di lapangan ada dua persoalan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan secepatnya yakni pembangunan dan perbaikan tanggul yang jebol saat bencana lalu serta urus perutnya rakyat”

” Bagaimana kita  bisa urus program lainnya sementara rakyat masih dihantui banjir bandang dan kekurangan pangan akibat bencana banjir ”

” Sebagai wakil rakyat saya minta supaya pemerintah fokus dulu pada dua persoalan diatas guna pemulihan warga pasca bencana sambil memperhatikan program-program yang bersumber dari dana DAK untuk segera direalisasi sehingga terhindar dari pinalti pempus”

Warga Malaka Barat, Paulus Jobul kepada wartawan  mengatakan hal senada.

” Masyarakat Malaka terutama yang bermukim sepanjang DAS Benenai saat ini harap-harap cemas akan langkah pemerintah dalam hal penanggulangan  bencana banjir”

” Kami tidak minta yang aneh-aneh tetapi yang diharapkan rakyat saat ini supaya tanggul yang jebol segera diperbaiki dan perlu ada langkah konkrit pemerintah dalam penangan rawan pangan di Malaka pasca bencana banjir”

” Kita tidak bisa omong pembangunan di sektor lain sementara rakyat sangat cemas dengan banjir bandang  bila tanggul jebol itu tidak diperbaiki. Rakyat juga tidak akan tenang dalam bekerja bila urusan perut masih belum beres karena seluruh hasil pertanian warga dirusak banjir”

Kadis PU Malaka, Yohanes Nahak kepada wartawan mengatakan jajarannya tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sesuai kewenangan anggaran yang dimiliki.

” Untuk tanggul dinas PU melalui bidang pengairan sudah melakukan survey di lapangan pada titik-titik jebol selanjutnya sudah diajukan proposal ke Pempus terkait persoalan yang dihadapi. Kita siap eksekusi bila anggarannya sudah ada”

Terkait potensi rawan pangan paska bencana banjir di Malaka, Kadis Sosial Malaka, Folgen Fahik kepada wartawan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dan pernyataan bencana dari BPBD Malaka sehingga sebagai dinas teknis belum bisa mengambil langkah terkait persoalan itu.

” Kita tunggu saja bila sudah ada pernyataan rawan pangan maka bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku”

Kalak BPBD Malaka , Gabriel Seran kepada wartawan mengatakan terkait penanganan bencana sudah dikoordinasikan dengan pihak kementrian dan dinas teknis terkait.

” Untuk penanganan bendung Benenai dan tanggul yang rusak ditangani kementrian PUPR melalui BWS NT2 . Sementara untuk sebagian tanggul jebol ditangani dengan dana dari Kabupaten. Silahkan konfirmasi dengan dinas PU dan BWS”

Terkait rawan pangan Kalak Gabriel mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari desa dan Camat terkait masalah itu.

” Kita tunggu saja bila ada laporan dari desa dan Camat terkait rawan pangan maka bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena untuk menentukan status rawan pangan suatu daerah harus menunggu laporan riil dari desa dan camat, selanjutnya BPBD akan menurunkan tim reaksi cepat ke desa untuk memantau dari dekat, selanjutnya dari data yang ada baru dikaji untuk menentukan status apakah ada rawan atau tidak” ( boni)