Marius Boko : Pengisian BBM Dengan Jerigen Harus Ditertibkan Karena Langgar Aturan

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka , Marius Boko memberikan apresiasi kepada Jajaran Polres Malaka yang sangat proaktif melakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) terutama bagi masyarakat yang melanggar aturan yaitu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan Jerigen  yang mengakibatkan antri dan melanggar protokol kesehatan apalagi saat ini pemerintah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. terutama dalam hal laju penularan COVID-19 di masyarakat.

Pemerintah dan Pihak Kepolisian harus proaktif menertibkan kerumunan itu sehingga SPBU dan APMS di Malaka tidak menjadi Cluster baru penyebaran Covid 19.

Hal itu disampaikan Marius Boko disela sidang DPRD Malaka di Betun, Kamis (15/7/2021)

Dikatakannya, antrian pengisian BBM menggunakan jerigen selain melanggar Protokol kesehatan
juga melanggar  aturan pemerintah pusat

“Larangan pengisihan BBM gunakan jerigen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 191/2014. dalam Perpres itu SPBU dilarang untuk menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen”

” Selain itu, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Pertalite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil)”

“Terkait dengan pengisian BBM Premium oleh SPBU ke konsumen gunakan jerigen jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan”

” Saat sidang Komisi saya coba cek di bagian Ekonomi Setda Malaka , Pengawasan yang dilakukan Pemerintah bagian ekonomi sejauh ini bagaimana, dan sampai dimana”

“Saya akui di bagian Ekonomi juga anggarannya sangat terbatas  guna mengadakan kerjasama dengan lintas sektor dengan aparat keamanan untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM ini ”

“Kedepan saya adakan pertemuan dan usulan  dengan pimpinan daerah kalau bisa disiapkan anggaran yang memadai supaya bisa melakukan pengawasan barang – barang baik itu kebutuhan pokok kebutuhan vital seperti BBM ini supaya jangan sampai terjadi kelangkaan dan permainan oleh oknum – oknum tertentu yang merugikan masyarakat banyak”, tegas Marius . ( ed/boni)