Berpesta ria di Kantor DPRD Saat PPKM, IMMALA Kupang Kecam Anggota DPRD Malaka

Kupang,–Sebuah video memperlihatkan sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malaka menggelar pesta ria di tengan pandemi corona (Covid-19), viral di media sosial (medsos). Padahal, masyarakat sendiri diminta untuk tidak menggelar kegiatan atau hajatan saat pendemi dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan (PPKM).

Video yang kini sedang viral dan jadi bahan perbincangan masyarakat tersebut langsung mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak. Tak terkecuali kritikan keras datang dari Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang.

IMMALA Kupang sangat menyayangkan tindakan beberapa oknum DPRD Kab. Malaka yang menunjukan sikap tidak taat Protokol Kesehatan (PROKES) di masa pandemi ini. Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum IMMALA Yoseph Tuna, Selasa, 20 Juli 2021 di Kupang.

IMMALA menilai keadaan saat ini menunjukan bahwa masyarakat harus taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yakni PPKM. Langkah yang di ambil pemerintah pusat guna menekan laju penyebaran covid 19 yang kian hari semakin tak terkendali.

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI ) pertanggal 19 Juli 2021 bahwa sejauh ini lonjakan kasus Covid 19 sudah mencapai 2.911.733 dan ini merupakan situasi rumit yang mengharuskan semua pihak ikut terlibat untuk selesaikan persoalan ini.  Sementara data terakhir kasus Covid 19 yang ada di Kab. Malaka sendiri total kasus 168  dan orang tanpa gejala (OTG) 78 orang dan dengan gejala 90 orang kemudian meninggal dunia 10 orang.

“Kami mengecam tindakan beberapa anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang melakukan pesta ria di tengah situasi pandemi ini. Apa lagi tindakan itu dilakukan di Kantor DPRD Malaka pada saat jam kerja,” Kecam mahasiswa Fakultas Hukum UNWIRA Kupang ini.

Anggota dewan perwakilan rakyat daerah  (DPRD) Malaka tidak memiliki  Sense of Crisis. Dimana saat seperti ini masyarakat membutuhkan kepekaan dari pejabat publik apalagi mereka yang notabene perpanjangan tangan dari masyarakat Malaka untuk peduli terhadap dampak pandemi covid 19 yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, IMMALA Kupang juga meminta Polres Malaka untuk segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum DPRD Malaka yang terdapat dalam video tersebut untuk dimintai keterangan dan klarifikasi karena IMMALA Kupang menduga tindakan ini melanggar UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat pasal 93 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda Rp.100.000.000.

Apabila Polres Malaka tindak menindaklanjuti permintaan ini maka IMMALA Kupang akan segera melaporkan kejadian ini ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). ( tim)