PPK Dinilai Keliru Terapkan Permen PUPR 25/2020  Untuk Lelang Gedung Rawat Inap RSUPP Betun

Program pembangunan RSUPP Betun TA 2021 senilai Rp 33,2 Miliyard berpotensi menuai masalah.

PPK RSPP Betun  dinilai salah presepsi dalam menerapkan Permen PUPR No 25 thn 2020 sebagai dasar hukum PERBUP MALAKA No 99 / 2021 dalam proses lelang Pembangunan Gedung rawat inap pada RSPP Betun tahun 2021.

PPK seharunya terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis ke Kementrian PUPR berkaitan dengan penerapan permen PUPR  sebagai dasar hukum dalam proses lelang tersebut. Apabila jawabannya bisa baru dibuatkan perbup.

Pengacara muda Malaka, Primus Seran Taek, SH,MH mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka, Sabtu ( 7/8-2021)

Dikatakannya,  PPK sebelum menggunakan Permen itu  harus mempelajari,pahami dan  menganalisa dengan baik dan benar point -point yang ada dalam rumusan MENGINGAT dalam penetapan permen PUPR no 25 thn 2020.

” Point –  point tersebut dapat menjustifikaskan bahwa ruang lingkup dalam proses pengadaan barang  dan jasa pemerintah yang menggunakan Standar dan  Pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang sumber anggarannya dari APBN dengan pagu dana Rp.50M ke atas itu dilakukan oleh KEMENTERIAN PUPR

” Sedangkan sumber anggaranya dari APBD itu hanya bisa diberlakukan di kabupaten /kota se -Provinsi  Papua & Papua Barat.

” Ini diatur dalam Perpres no 16/  thn 2018 & perpres no 17/  thn 2019..ada di ‘mengingat’ poin 5 & 6 dalam permen PUPR tersebu:
Adanya permen pupr no 25 thn 2020 dgn maksud agar lebih opersional,efektif dan  efisien”

” Jadi  menurut analisis saya bahwa penetapan permen PUPR  no 25 thn 2020 tersebut diatas hanya dapat di lakukan oleh  kementrian yg mempunyai proyek sumber dana APBN yg diperuntukan pembangunan kesejahteraan,dan proyek dari sumber dana APBD hanya berlaku di kabupaten /kota se provinsi  Papua  dan Papua Barat sehingga  Permen PUPR itu selama ini hanya diterapkan untuk proyek yang ada di kementerian PUPR”

” Belum pernah ada kab/kota yang  berani bikin Perbup tentang pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun.. Hanya di kabupaten Malaka yang berani bikin sejarah Perbup tersebut dan berpotensi masalah”

” PPK dan  POKJA juga perlu membaca Permen PUPR  no 25 tahun 2020 pasal 33 point 2 huruf d”

PPK Pembangunan Gedung Rawat Inap di RSUPP Betun tahun anggaran 2021, Paul Miki kepada wartawan mengatakan dirinya masih ada di perjalanan dan siap memberikan klarifikasi terkait pemberitaan ini. ( boni)