Lagi-Lagi Sekda Bere Main SPT Pegawai – Potret Penataan Birokrasi Yang Buruk di Malaka

Sekda Malaka, Donatus Bere,SH kembali buat manufer dengan mengeluarkan SPT untuk mencopot para ASN dan dipindahkan ke desa-desa, disaat semua dinas teknis kekurangan pegawai paska pembekuan teda Malaka oleh Bupati Malaka belum lama ini.

Patut disayangkan, Sekda Malaka, Donatus Bere,SH menjelang masa pensiunnnya diakhir tahun ini masih membuat manufer-manufer yang tidak cerdas dengan mencopot orang ganti orang diberbagai instansi termasuk memindahkan ASN ke desa-desa.

Seharusnya, Sekda Malaka, Donatus Bere,SH yang sudah mendapatkan SK Pensiun tidak boleh membuat keputusan strategis berkaitan dengan anggaran dan SDM.

Aparat periksa diharapkan tidak segan memeriksa Sekda Malaka, Donatus Bere,SH karena telah menyalahgunakan kewenangannya untuk merusak tatanan birokrasi di Kabupaten Malaka.

Pengacara Muda Malaka, Edu Nahak mengatakan hal itu kepada wartawan, Rabu (25/8-2021).

Edu mengatakan bongkar-bangkir birokrasi seperti yang dipertontonkan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH merupakan langkah mundur dan sangat tidak cerdas bagi penataan birokrasi di Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan RI-RDTL.

” Kita patut pertanyakan urusan bongkar-bangkir birokrasi yang dilakukan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH yang main copot pejabat dan main mutasi ASN ke desa padahal berbagai perangkat daerah di Malaka masih kekurangan pegawai”

” Ini namanya arogansi kekuasaan dan asal main copot orang. Patut dicurigai Sekda Malaka yang sudah terima SK Pensiun dan sebentar lagi pensiun itu sengaja mau membuat kegaduhan dalam dunia birokrasi di Malaka”

” Ini mau tata birokrasi atau hancurkan birokrasi? Kita juga patut pertanyakan Bupati Malaka yang terkesan diam dan membiarkan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH berbuat sesuka hati diluar ketentuan dan regulasi yang ada”

” Seharusnya sebelum pemerintahan SN-KT berusia 6 bulan sesuai ketentuan Perkada 10/2016 tidak boleh melakukan mutasi dengan copot orang ganti orang. Ini aturan dan harus ditaati oleh pemimpin manapun”

” Lagian, pencopotan para pejabat dan mutasi ASN itu harus dilakukan secara baik dan benar agar pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan baik dan tidak ada ketimpangan”

” Apa yang dilakukan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH itu bukan untuk melakukan penataan birokrasi tetapi penghancuran birokrasi di Malaka.”

” Ini potret terburuk penataan birokrasi selama berdirinya Kabupaten Malaka sebagai DOB”

” Sayang sekali Sekda Malaka, Donatus Bere,SH saat pensiun akan meninggalkan sejarah hitam dan pahit di Kabupaten Malaka karena asal main copot Pejabat dan memutasi ASN diluar regulasi dan ketentuan yang berlaku”

Ketua Akselerasi Nasional, Lodi Lukas kepada wartawan mengatakan Pemda Malaka harusnya taat asas dan melakukan mutasi kepada para pejabat harus sesuai ketentuan dan regulasi.

” Di Republik ini ada aturan, sebelum 6 bulan pasca pilkada kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi kepada para pejabat”

” Sebagai Pejabat TUN seharusnya Bupati Malaka tidak memberikan ruang kepada Sekda Malaka untuk main copot pejabat diluar ketentuan karena urusan mutasi itu bukan kewenangan seorang Sekda”

” Sekda itu hanyalah menjadi pembantu bupati dan tidak memiliki kewenangan untuk memutasi pejabat karena beliau bukan pejabat TUN”

Seperti diberitakan media ini, Sekda Malaka, Donatus Bere,SH semenjak awal kepemimpinan SN-KT suka main copot para pejabat hanya bermodalkan SPT dan hal itu sangat mencederai semangat untuk penataan birokrasi di Malaka, padahal sesuai Surat Edaran BKN itu hanya boleh mengisi kekosongan pejabat bukan main copot para pejabat dengan bermodalkan SPT.

Dari Pantauan media ini Sekda Malaka, Donatus Bere,SH lagi -lagi mengeluarkan SPT untuk memutasi ASN dari Dinas Penanaman Modal untuk bekerja sebagai Pelaksana di Desa Weain – Kecamatan Rinhat sesuai Surat tertanggal 23 Agustus 2021.

Sekda Bere dan Bupati Malaka hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. ( boni)