KRKM Desak MPR RI Masukkan Amandemen Pasal Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Komite Referendum Konstitusi Malaka ( KRKM) meminta dan mendesak MPR RI segera memasukkan amandemen terhadap pasal pembatasan masa jabatan presiden karena pembatasan masa jabatan bukan materi muatan suatu konstitusi.

Selain itu pembatasan masa jabatan adalah bertentangan dengan konstitusi yang mengatur bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

Apabila MPR tidak memasukan amandemen pasal tersebut maka KRKM minta segera dimintakan pendapat seluruh rakyat melalui referendum.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Referendum Konstitusi Malaka,
Dr. Yohanes Bernando Seran, SH, M.Hum. kepada wartawan, Senin ( 6/9-2021).

Bernando Seran yang juga ahli hukum jebolan UGM itu mengatakan persoalan amandemen itu perlu dilalukan agar asas suara rakyat adalah suara Tuhan dapat terwujud, sebab suara rakyat adalah konstitusi tertinggi.

” KRKM juga minta agar pengaturan pencalonan Presiden harus melalui parpol segera direvisi agar ada peluang capres dari kelompok independen”

” Dengan demikian kekuasaan mutlak pada parpol dapat dibatasi dan diredusir untuk nenciptakan sistem pencalonan Presiden yang demokratis.”

” KRKM juga meminta agar keberadaan DPD juga harus diberi kekuasaan yang memadai agar dapat berperan maksimal. Jika tidak diberi kuasa untuk penyeimbang DPR maka sebaiknya dianulir dan dihapus saja keberadaannya” ( boni)