TWK Legal dan Konstitusional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KPK segera Ambil Sikap  

Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK No. 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021. Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional.

Dalam putusannya, MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pengembangan karir ASN.

Menyikapi putusan MA atas uji materil peraturan komisi yang diajukan pegawai KPK tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK dalam proses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tanggapan Ketua SETARA Institute Hendardi.

SETARA Institute menilai tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN. Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan.

“Dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi”, lanjut Hendardi yang juga Inisiator Human Security Initiative (HSI).

MA telah memutuskan menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Perkom tersebut diketahui memuat tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK dalam proses menjadi aparatur sipil negara (ASN), Kamis (9/9/2021).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Sementara, salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat adalah pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.

Selanjutnya menurut Hendardi, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial. Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara. ( fw)