Sekda Malaka : Dana BTT Tahun 2021 Sudah Digunakan Sesuai Ketentuan dan Tidak Dikorupsi

Dana Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 37.011.963.164 sudah direalisasikan sebesar Rp. 16.422.896.915 dan sisa anggaran Belanja Tak Terduga hingga saat ini masih berada di Kas Daerah sebesar Rp. 20.589.066.249.

Dengan demikian, dana yang dipertanyakan banyak pihak itu masih ada dan tidak dikorupsi dan tidak dimaanfaatkan oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekda Malaka untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri. Karena semua dana ini penggunaannya diaudit dan diverifikasi oleh pihak yang berkompeten.

Hal itu disampaikan Sekda Malaka, Donatus Bere, SH melalui rilis Siaran Pers yang diterima wartawan media ini, Selasa ( 14/12-2021)

Sekda Donatus dalam rilis pers itu mengaku masih ada beberapa persoalan yang dapat ditemui di lapangan akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi lintas sektor dan mengajak pihak-pihak terkait menyatukan tekad dan komitmen untuk mengelola dana BTT secara baik, benar dan bertanggung jawab.

“Untuk vaksinasi itu sendiri, kita akan intensifkan kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan penyerapan dana BTT terkait dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan. Selain itu kita akan terus lakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan Covid-19,”

Dirinya merincikan, salah satu kegiatan yang terus didorong adalah vaksinasi untuk seluruh warga masyarakat di Malaka.

“Target pemerintah pusat untuk vaksinasi masyarakat di tahun 2021 sebesar 70 % pasti akan dipenuhi Pemerintah Kabupaten Malaka yang terus melakukan vaksinasi bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri,” ujar Donatus.

Selain vaksinasi, hal lain yang dijelaskan Sekda Malaka adalah dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 per keadaan 10 Desember 2021.

“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang menyesatkan di luar, Saya akan memberikan penjelasan secara rinci dan detail tentang Belanja Tak Terduga yang dialokasikan pada tahun 2021. Hal ini untuk mencegah terjadinya salah tafsir dari berbagai pihak yang tidak mengetahuinya dengan jelas,” tandas Sekda Malaka.

Dirincikan Sekda Donatus, Pemerintah Kabupaten Malaka mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 37. 011.963. 164. Belanja Tak Terduga itu sesuai pengertiannya yakni belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat atau mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kriteria keadaan darurat atau mendesak ditetapkan  dengan Keputusan Bupati Malaka.

Kriteria keadaan darurat antara lain, bencana alam, bencana non alam, bencana social dan / atau kejadian luar biasa.

Sekretaris Daerah Malaka pun menggambarkan pemanfaatan dana Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 37.011.963.164 dengan catatan antara lain pertama, penggunaan untuk bencana alam Seroja dalam hal ini bencana banjir sebesar Rp. 2.763.360.000 dengan realisasi 100 %. Kedua, belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya (Covid-19) dianggarkan sebesar Rp. 31.099.036.364 (84,02%) dan realisasinya sebesar Rp. 11.207.036.915 (36,04%). Sisanya sebesar Rp. 19.891.999.449.

“Khusus untuk penanganan Covid-19, item-itemnya antara lain penanganan covid-19 dianggarkan Rp. 14.452.500.00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 6.599.819.191 dan masih tersisa anggaran sebesar Rp.7.852.680.809. Dana untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp. 6.101.787.000 dan sudah direalisasikan Rp. 963.630.000 dan masih tersisa anggaran Rp. 5.138.157.000. Juga ada Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp. 10.544.749.364 dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 3.643.587.724 dengan sisa anggaran Rp. 6.901.161.640,” rinci Sekda Malaka.

Catatan Ketiga sehubungan dengan Belanja Tak Terduga itu yakni program pemulihan ekonomi daerah yang terdampak covid-19 sebesar Rp. 3. 149.566.800 dan yang sudah direalisasikan sebesar Rp. 2. 452.500.000 dan masih tersisa Rp. 697.066.800. Program pada item ketiga ini yakni penanganan dampak ekonomi dianggarkan Rp. 149.566.800 dan belum direalisasikan. Juga ada dana bantuan sosial sebesar Rp. 3.000.000.000 dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 2.452.500.000 sehingga dana yang masih tersisa sebesar Rp. 547.500.000. ( Kominfo/boni)