Yan Warinussy: Pemekaran DOB Papua Atas Kehendak Jakarta, Bukan Rakyat Papua

Keterangan Foto: Yan Cristian Warinussy (duduk Kanan berbaju merah bermotif bunga-bunga) selaku Direktur Eksekutif LP3B

Boni Atolan

MANOKWARI -Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy,SH menilai bahwa Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua merupakan bagian dari pemaksaan kehendak pemerintah pusat tanpa melibatkan rakyat Papua melalui lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), yang sebagai lembaga kultur rakyat Papua.

“Pemekaran DOB di provinsi Papua yang saat ini mau di mekarkan menjadi tiga provinsi, begitupun DOB di provinsi Papua Barat semestinya melibatkan rakyat Papua melalui lembaga MRP dan DPRP. Tapi dengan adanya undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 dimana pada pasal 76, negara menghilangkan aspirasi rakyat Papua yang sebelumnya apabila negara mau lakukan DOB harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan DPRP menentukan apakah suatu wilayah di Papau itu sudah layak atau belum untuk dimekarkan menjadi DOB,” ujarnya kepada awak media di Swissbel Hotel, Manokwari Kamis (4/7/2022).

Menurut Warinussy yang juga pengacara kondang asal Papua itu, mengatakan semestinya negara harus memperhatikan pertimbagan dan saran dari MRP. Sebab, MRP merupakan lembaga representif kultur masyarakat Papua yang mengetahui persis masalah sosial budaya, masalah geografis dan masalah -masalah umum lainnya di wilayah adat di Papua sebagaimana yang diatur sebelumnya di pasal 76 Undang -Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Itu yang menurut pandangan saya sebagai pengacara melihat bahwa ada ketakutan, ada upaya dari negara menghilangan keterlibatan MRP dan DPRP dalam proses pemekaran, jika dilibatkan dua lembaga ini pasti pemekaran DOB di Papua mengalami hambatan,” tandasnya.

Lebih jauh, Warinussy berpendapat bahwa dengan direvisinya pasal 76 yang mana menghilangan kewenangan MRP dan DPRP dalam mempertimbangkan pembentukan DOB di Papua. Dan pemekaran DOB bisa langsung dilakukan oleh pemerintah pusat secara otomatis. Di bagian inilah negara bebas melakukan kebijakan apa saja bagi wilayah di Papua tanpa harus melibatkan lagi atau mendegar masukan, pertimbangan dan saran dari rakyat Papua melalui MRP dan DPRP.

Dari kaca mata hukum, Warinussy melihat dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 2 tahun 2021tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maka negara kapan saja bisa bebas melakukan berbagai kebijakan apupun bagi wilayah Papua. (Alwi)